GARUT – Ratusan massa aksi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Garut mendatangi Kantor DPRD Garut untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan aspirasi yang dinilai berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan desa.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan para kepala desa pada prinsipnya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
“Pada prinsipnya kami memahami apa yang disampaikan. Saya berharap Pemerintah Kabupaten Garut bersama para kepala desa tetap kompak untuk sama-sama memperbaiki dan menjalankan pemerintahan daerah Kabupaten Garut demi mensejahterakan masyarakat,” ujar Aris Munandar.
Baca Juga:Kades dan Perangkat Desa Geruduk DPRD Garut, APDESI Soroti Dana Desa hingga MBGRumah Wangsih Janda Tua di Leles Ludes Terbakar, Yudha Anggota DPRD Garut Minta Pemkab Berikan Bantuan
Ia menjelaskan, ke depan Pemerintah Kabupaten Garut akan mengambil langkah konkret dengan membentuk tim khusus yang melibatkan Bupati, Sekretaris Daerah, serta perwakilan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Tim tersebut bertugas membahas dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang disampaikan para kepala desa.
“Solusi ke depan akan kita bahas secara teknis. Pak Bupati sudah menunjuk beberapa perwakilan SKPD dan juga Pak Sekda untuk membentuk tim bersama-sama mencari solusi, baik terkait regulasi maupun berbagai permasalahan yang disampaikan para kepala desa kepada kami dan kepada Pak Bupati,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan bahwa sebagian tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut berkaitan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Meski begitu, Pemkab Garut tetap berupaya mencari celah solusi dengan membentuk tim kecil untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
“Karena ini terkait regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat, tentu saja kita mencari celah. Paling tidak, tadi kami sepakat membentuk tim kecil yang akan segera mem-follow up. Ada dinamika di lapangan dari kebijakan yang pada dasarnya sangat baik, sehingga perlu kami laporkan dan jelaskan kondisi masyarakat secara lebih utuh agar regulasinya ke depan bisa memberikan manfaat yang lebih komprehensif,” tegas Syakur.
Syakur menambahkan, setelah tim khusus terbentuk, Pemkab Garut berencana melakukan koordinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN).