Selain persoalan administrasi, Ahab menilai aspek ekologis dan kesesuaian tata ruang adalah hal yang harus diperhatikan dalam mengeluarkan izin tambang.
Ia mengingatkan agar aktivitas galian C tidak merusak lingkungan atau mengabaikan kelestarian wilayah. Pemanfaatan sumber daya, ujarnya, harus tetap seimbang dengan perlindungan alam.
Menanggapi banyaknya laporan terkait aktivitas galian C ilegal di Garut, Ahab meminta pemerintah bersikap tegas. Menurutnya, tambang tanpa izin resmi harus dihentikan sepenuhnya karena dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.
Baca Juga:Aktivis Garut Sebut Program MBG Menyebabkan Melonjaknya Harga, Inflasi hingga 13 PersenRemaja di Garut Terpeleset dan Terjebak di Gorong-Gorong Berhasil Diselamatkan Damkar
“Kalau ilegal harus ditutup. Tidak boleh dibuka. Lingkungan rusak, masyarakat tidak dapat apa-apa, negara juga rugi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa untuk tambang yang sudah mengantongi izin, masyarakat tetap berhak memperoleh kompensasi apabila kegiatan penambangan menimbulkan polusi, debu, atau dampak lingkungan lainnya.
Perusahaan, katanya, tidak selayaknya hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kenyamanan warga.
“Perusahaan yang produksinya besar itu mendapat untung. Masa masyarakat tidak dapat? Harus ada kompensasi karena masyarakat terganggu,” katanya.
Sebagai perwakilan masyarakat, Ahab memastikan akan terus menindaklanjuti setiap keluhan warga mengenai aktivitas galian C, baik terkait dampak lingkungan maupun proses perizinannya. Menurutnya, setiap laporan yang disampaikan warga adalah amanah yang harus ia perjuangkan.
Dengan meningkatnya aduan masyarakat atas maraknya kegiatan galian C di Kabupaten Garut, Ahab mendesak pemerintah kabupaten untuk memperketat pengawasan dan memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai aturan.