Program Perbaikan Rutilahu di Garut Dinilai Timpang dan Tidak Transparan

Ketua Gapermas Garut, Asep Mulyana (Rizka/Radar Garut)
Ketua Gapermas Garut, Asep Mulyana (Rizka/Radar Garut)
0 Komentar

GARUT – Ketua Umum Generasi Pemberdayaan Masyarakat (Gapermas), Asep Mulyana mengungkapkan masih adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan serta lemahnya transparansi anggaran di tingkat pelaksana.

Menurut Asep, program rutilahu sejatinya sangat membantu masyarakat, namun hasil pengecekan di lapangan menunjukkan sejumlah temuan yang tidak sesuai aturan.

“Program ini sangat membantu warga, tetapi yang kami lihat di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang maupun peraturan,” ujar Asep.

Baca Juga:Kulit Kusam, Flek Membandel, dan Garis Halus Mulai Muncul? Serum Generasi Baru dari Korea Jadi SolusinyaRamalan Keberuntungan Shio Tahun 2026, Energi Kuda Api yang Membawa Perubahan Besar!

Asep menjelaskan bahwa persoalan mendasar bermula dari acuan data yang digunakan dinas terkait. Ia menyoroti ketergantungan pada database desil kemiskinan, yang dalam beberapa kasus tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Kami temukan ada warga yang seharusnya mendapat bantuan rutilahu malah tidak dapat, sementara yang rumahnya masih layak justru menerima bantuan,” jelasnya.

Hal tersebut terjadi di beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Bayongbong, dan menurut Asep hal ini memicu keresahan di masyarakat.

Asep menegaskan perlunya kejelasan mengenai aspek penilaian penerima bantuan. “Kami mempertanyakan dasar penilaian dinas. Apakah mengacu sistem aplikasi atau hasil survei faktual di lapangan?” ucapnya.

Ia menilai proses pengusulan dari musyawarah dusun dan musyawarah desa seharusnya menjadi dasar utama, bahkan perlu diperkuat melalui Peraturan Desa (Perdes) agar proses seleksi lebih objektif dan transparan.

Asep juga menjelaskan bahwa program rutilahu dibiayai melalui tiga sumber: APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN. Karena itu, bantuan untuk rumah rusak berat seharusnya disesuaikan dengan alokasi dari APBN, bukan justru mendapatkan bantuan dengan nilai yang lebih kecil.

“Kalau rumah rusak berat hanya diberi bantuan kategori rusak ringan, tentu tidak akan selesai dan target tidak tercapai,” jelasnya.

Baca Juga:Gebyar Mancing Mania Jadi Magnet Wisata Embung Padaawas, dan Bangkitkan Ekonomi DesaSering Tidak Percaya Diri Karena Bau Badan & Ketiak Gelap? Ini Solusi Praktisnya

Salah satu kritik terbesar Gapermas adalah minimnya transparansi terkait penggunaan anggaran rutilahu. Asep mengungkapkan bahwa banyak penerima bantuan bahkan tidak mengetahui besaran anggaran yang seharusnya mereka terima, sementara desa juga kurang mendapatkan informasi.

“Penerima sering tidak tahu berapa anggaran bantuan. Desa pun kadang tidak tahu, tiba-tiba hanya datang bahan tanpa penjelasan,” ungkap Asep.

0 Komentar