GARUT – Hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola program ketahanan pangan di 2025 ini, diharapkan oleh Pemerintah Pusat bisa berkontribusi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satunya, Presiden juga mengharapkan, BUMDes bisa menjadi salah satu rantai pasok (penyalur) dalam program MBG tersebut.
Direktur BUMDes Bangkit Mekarsari, di Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Naryana, menilai bahwa pemerintah daerah juga harus melakukan intervensi guna mendorong hal ini.
Baca Juga:MULAI RP68 JUTA: FAVEHOTEL CIMANUK GARUT LUNCURKAN PAKET NIKAH LENGKAP ALL-IN UNTUK 300 TAMU, GRATIS UNDANGANDua Rumah Hangus Dilahap Api di Sukawening Garut, Kerugian Ditaksir Puluhan Juta
“Pemerintah daerah Kabupaten Garut, perlu melakukan intervensi. Yaitu melakuakn MoU di tingkat Kabupaten dengan BGN, agar dapur-dapur MBG yang ada ini bisa menjalin kerjasama dengan BUMDes. Khususnya BUMDes yang radiusnya dekat dengan dapur MBG tersebut,” ujar Naryana.
Pasalnya, kata Naryana, selama ini tampaknya, Dapur MBG dengan BUMDes jalan sendiri-sendiri. Masih banyak BUMDes yang belum terakomodir dalam program MBG.
“Padahal ini kan programnya sudah jelas, arahannya sudah jelas dari pusat. Bahwa BUMDes harus diberdayakan dalam program MBG. Ya walaupun memang sudah ada beberapa BUMDes yang sudah kerjasama dengan dapur MBG,” katanya.
Menurutnya intervensi pemerintah daerah diperlukan guna memaksimalkan sinergi antara BUMDes dengan program MBG ini agar lebih massif dan terintegrasi dengan program ketahanan pangan BUMDes.
“Jadi program pemerintah dalam ketahanan pangan di BUMDes ini memang diperuntukkannya salah satunya ke MBG itu. Tidak semata-mata BUMDes digerakkan jika tidak ada perannya dalam program besar lainnya seperti MBG,” ucapnya.
Maka dari itu, arahan dari Pemerintah pusat ini, semestinya bisa ditindaklanjuti di tingkat daerah. “Pemerintah Kabupaten Garut harusnya melakukan intervensi. Arahkan BGN atau SPPG ini untuk menjalin kerjasama atau memprioritaskan BUMDes,” Pungkasnya. (Feri)