GARUT – Kalangan penyalur pupuk subsidi di Kabupaten Garut khususnya Penerima Pada Titik Serah (PPTS atau kios pupuk), meminta keadilan dari Presiden dengan adanya wacana koperasi desa merah putih ikut jualan pupuk subsidi.
PPTS ini khawatir, ketika Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) ikut jualan pupuk subsidi, mereka justru dikurangi jatahnya atau bahkan dihapuskan.
“Harapannya, presiden lebih adil mensejahterakan masyarakat. Kami ini yang sudah berjuang di awal, ketika sekarang koperasi Desa Merah Putih hadir, kami tidak dihargai bahkan ditendang begitu saja,” ujar Ade pemilik PPTS di Desa Cikedokan, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut (24/11).
Baca Juga:Nilai Matematika Anjlok, Siswa di Garut Ungkap Beratnya TKA 2025: “Soalnya Nalar, Persiapannya Mendadak”PHRI Garut: Dua Badai Lebih Parah dari Pandemi, Pendapatan Turun 30 Persen
Ade berharap ada sistem yang lebih adil dalam distribusi pupuk subsidi. Supaya para penyalur yang selama ini telah berkontribusi juga tetap bisa jualan dan tidak dikurangi jatahnya.
“Minta keadilannya lah, supaya lebih merata,” kata Ade.
Sejumlah penyalur pupuk subsidi di Kabupaten Garut, sebelumnya juga sudah melakukan audiensi di DPRD Garut. Mereka mengungkapkan kegelisahan mereka selama ini atas wacana kehadiran Kopdes MP yang akan jualan pupuk subsidi.
Mereka khawatir bahwa dengan hadirnya Kopdes Merah Putih, akan ada sejumlah pengurangan kuota jualan mereka. Bahkan mungkin saja, penyalur yang ada sekarang ini bisa dihapuskan.
Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan Hortikurtura dan Perkebunan, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardhy Firdian, sebelumnya juga mengungkapkan, tampaknya kuota pupuk subsidi yang akan disalurkan pemerintah di suatu daerah itu tidak akan bertambah kalaupun Kopdes MP ikut jualan pupuk.
Karena menurutnya, kebijakan pupuk subsidi erat kaitanya dengan masalah anggaran dan kebijakan pemerintah.
Dengan begitu, ketika Kopdes MP hadir ikut jualan pupuk subsidi, tampaknya akan mengurangi terhadap jatah yang selama ini telah diberikan kepada Penyalur Kios (PPTS) di daerah. Kekhawatiran para penyalur pupuk subsidi ini menurut Ardhy, memang cukup beralasan.(Feri)