GARUT – Ribuan Aliansi Calon Jemaah Haji Kabupaten Garut tahun 2026, sebelumnya mendatangi gedung DPRD Garut, untuk melakukan aksi terkait penundaan pemberangkatan umroh ke tanah suci, akibat peraturan baru dari Kementerian Haji dan Umroh.
Pasalnya, calon haji untuk Kabupaten Garut yang akan berangkat di tahun 2026 sebanyak 1.805, kini dipangkas hanya menjadi 109 calon haji, akibat penerapan penundaan dari peraturan baru.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Garut Aris Munandar, menyampaikan bahwa pihaknya sudah bersepakat dengan Bupati Garut akan datang secara bersurat ke Kementerian Haji dan Umroh, untuk pemulihan kuota ke semula.
Baca Juga:DPRD Garut Pertanyakan Spesifikasi dan Pengawasan Proyek TPT yang Ambruk, Padahal Baru Dibangun 3 Bulan5 Cara Mengatasi Jerawat di Wajah Ampuh dan Terbukti Efektif, No 4 Sering Dianggap Spele!
“Bahwa saya bersepakat dengan pak bupati akan datang ke Kementerian Haji dan Umroh, serta bersurat secara resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Garut, untuk penambahan kuota ataupun pemulihan kuota seperti awal,” ujarnya.
Menurutnya, peraturan penundaan ini tidak bisa dibiarkan, karena kuota untuk wilayah Jawa Barat saja sekarang sekitar 27 ribu, namun untuk Garut hanya mendapatkan kuota 100 orang, harus kembali seperti semula.
“Ya, makanya ini kan kita perlu koordinasi yang intensif ya, saya sudah berdiskusi dengan Pak Bupati bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Kuota haji untuk Jawa Barat ini sekitar 27 ribuan. Kenapa Garut hanya mendapatkan 100 ya, ya minimal 1 ribu lah, kembali ke awal,” ungkapnya.
Aris juga menyampaikan bahwa, banyak calon jemaah haji yang sudah mengorbankan semuanya demi berharap bisa berangkat ke tanah suci ditahun 2026 mendatang.
“Karena ini sudah banyak calon jamaah haji, pertama yang sudah melakukan syukuran, terus manasik, kebutuhan manasik dan lain sebagainya, ini sudah meluarkan biaya. Nah berarti mereka juga ada kerugian ketika ini tidak berangkat, karena berarti harus diulang lagi, biaya paspor dan lain sebagainya,” jelasnya.
Kendati demikian, Pemkab Garut bersama jajaran DPRD akan berkunjung ke Kementerian Haji dan Umroh, untuk memastikan penambahan kuota untuk Garut kembali ke awal. (Muhamad Rizka)