GARUT – Pemerintah pusat saat ini sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemerataan jumlah kuota pemberangkatan bagi calon jemaah haji yang ada di seluruh provinsi di Indonesia.
Kebijakan tersebut dilakukan agar tidak ada kejomplangan sekaligus supaya seluruh provinsi di Indonesia mempunyai jumlah kuota haji yang sama, keputusan tersebut diketahui akan ditetapkan mulai tahun 2026.
Ketua Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (FK-KBIHU) Kabupaten Garut, Aceng Nouval menyampaikan bahwa sebenarnya para KBIHU se Indonesia menginginkan kebijakan ini dilakukan mulai tahun 2027 mendatang.
Baca Juga:SPBN Caringin Jadi Harapan Baru Nelayan Garut Kurangi Biaya dan Waktu Belanja BBMBupati Sebut 42 Persen Jalan di Garut Rusak Berat, 1.200 Sekolah pun Terdampak Bencana
“Para KBIHU se Indonesia menginginkan kebijakan ini dilakukan pada tahun 2027, supaya jemaah yang tahun ini sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian persiapan pembuatan paspor dan persiapan lainya bisa mendapatkan kemanfaatan di pemberangkatan tahun ini,” ujar Aceng Nouval, Selasa (18/11).
Namun keputusan pemerintah pusat tak bisa diganggu gugat, hingga akhirnya seluruh KBIHU menyepakati keputusan kebijakan tersebut.
“Karena pemerintah sudah menetapkan keputusanya, keadilan ini harus merata di seluruh Indonesia maka ditetapkanlah tahun 2026,” katanya.
Selain KBIHU, Aceng mengungkapkan, bahwa para calon jemaah haji juga menginginkan hal yang sama. Artinya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.
“Karena mereka merasa kecewa tidak bisa berangkat di tahun ini, itu banyak sekali (merasa kecewa),” ungkapnya.
Meski begitu, Aceng menjelaskan bahwa tugasnya sebagai KBIHU itu harus menyampaikan terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat.
“KBIHU ini bertugas juga menenangkan para jemaah, ketika pemberangkatan haji mengalami perubahan maka kita hanya mendapatkan undangan, hakikatnya Allah yang mengundang kita semua dan itulah yang terbaik. Semuanya harus diniatkan karena lillahita’ala,” jelasnya.
Baca Juga:Baru 3 Bulan Dibangun TPT Sungai Cikuray Sudah Ambruk, Ada Apa dengan Pengerjaannya?Turnamen Voli PGRI Cibiuk Semarakan HGN dengan Penuh Keceriaan
Ia menambahkan, melalui pendekatan-pendekatan tersebut pada akhirnya para calon jemaah haji bisa memahami terkait dengan keputusan ataupun kebijakan pemerintah pusat.
“Jadi mereka cepat sadar dan cepat menerima kebijakan atau keputusan dari pemerintah,” pungkasnya. (Ale)