GARUT – Calon jemaah haji (Calhaj) di Kabupaten Garut yang tergabung di dalam Aliansi Calon Jemaah haji Kabupaten Garut 2026 Bersatu, rencananya akan menurunkan massa sebanyak 2.000 orang ke DPRD Kabupaten Garut dalam waktu dekat.
Aksi damai yang akan digelar Calhaj Kabupaten Garut ini adalah menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Haji dan Umroh) kaitan penerapan sistem daftar tunggu, yang berimbas turunnya kuota calhaj di Kabupaten Garut pada 2026.
Irvan Nawawi, Ketua Aliansi Calon jemaah haji Kabupaten Garut 2026 Bersatu menerangkan, jumlah massa yang akan turun dalam rangka aksi damai di DPRD Garut ini sebanyak 2.000 orang. Mereka semua adalah para calon jemaah haji di Kabupaten Garut.
Baca Juga:Akibat Pohon Tumbang di Warung Peuteuy, Akses Jalan Bandung-Garut Sempat Tertutup SementaraSiap-Siap! Pasar Baru Garut Akan Jadi Spot Kuliner dan Belanja yang Lebih Keren dan Nyaman
Walaupun ini merupakan kebijakan pusat, setidaknya kata Irvan, pemerintah daerah bisa memfasilitasi agar aspirasi mereka bisa disampaikan kepada pusat untuk didengar.
Irvan mengungkapkan, bahwa pada intinya banyak jemaah haji yang merasa syok dengan keputusan Kementerian Haji dan Umroh yang begitu mendadak dan sangat ekstrem menurunkan kuota haji di Kabupaten Garut.
Bayangkan saja kata dia, dari kuota yang awalnya direncanakan berangkat 2026 sebanyak 1805 orang, sekarang hanya akan diberangkatkan 109 orang saja.
Menurutnya keputusan tersebut sangat sepihak dan ekstrem sekali sehingga banyak calon jemaah haji yang merasa kecewa, karena menderita kerugian yang sangat besar dari segi biaya, waktu dan tenaga.
“Selain materi waktu juga, terus yang paling parah untuk sekarang itu banyak yang syok dengan terjadinya keputusan seperti ini,” sebutnya.
Langkah yang akan dilakukan ini, kata Irvan, sebagai upaya agar ke depan pemerintah pusat tidak menganggap masyarakat itu sepele, supaya ke depan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, seharusnya mempertimbangkan juga aspirasi masyarakat di bawah.
” insyaa Allah secepatnya melayangkan surat. karena kalau kita hanya diam, tahun ke depan juga akan ada perubahan-perubahan (yang sepihak). Supaya masyarakat Indonesia ini tidak dianggap sepele lah,” katanya.
Baca Juga:KBIHU Inginkan Kebijakan Pemberangkatan Haji Dimulai Tahun 2027, Namun Pemerintah Tetapkan Tahun 2026Puncak Hujan Mengiringi Libur Nataru, BPBD Garut Imbau Wisatawan Harus Lebih Hati-Hati
Selain ke Pemda Garut, Irvan juga menyebut bahwa pihaknya ada rencana untuk bergabung dengan massa aksi seluruh Indonesia yang akan digelar di DPR RI.