Selain itu, kedai atau glosir pesisir juga perlu dibangun untuk menyediakan berbagai alat tangkap ikan laut. Karena selama ini para nelayan ketika ingin belanja peralatan itu harus belanja ke kabupaten lain seperti Cianjur, Cirebon dan beberapa kabupaten lain.
Peran Pemkab Garut sendiri menurut Dadel, adalah mendorong secara regulasi dan kebijakan. Adapun untuk pelaksana dari apa yang direkomendasikannya itu bisa saja dilakukan oleh pihak swasta (pengusaha).
“Dan saya sudah siap mencari investor masuk untuk pembangunan yang tadi saya sebutkan,” ujar Dadel.
Baca Juga:BUMDes di Garut Minta Diprioritaskan Kerjasama dengan Dapur MBGDinas Pertanian Garut Menduga Daya Beli Petani Pengaruhi Rendahnya Serapan Pupuk Subsidi
Kemudian dalam skema lain kata Dadel, akan lebih bagus lagi jika itu semua dilakukan langsung oleh pemerintah kabupaten Garut dalam bentuk BUMD (badan usaha milik daerah).
Pemerintah daerah yang membentuk BUMD dengan berbagai unit usaha seperti budidaya lobster, tambak udang paname, membangun stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), membangun perbengkelan perahu nelayan, membangun kedai pesisir. Dengan skema BUMD ini, maka PAD untuk Kabupaten Garut akan bisa didapatkan langsung. (Feri)