GARUT – Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out di sidang Paripurna DPRD Garut, Senin (17/11) dalam pembahasan Raperda APBD Garut 2026. Aksi ini dilakukan karena mereka kecewa lantaran tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan fraksi.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Dadan Wandiansyah, menegaskan, fraksi PDIP dilarang secara sepihak untuk menyampaikan pandangan fraksi oleh pimpinan sidang.
“Fraksi PDI Perjuangan tidak diberi hak dasar untuk membacakan pandangan umum fraksi. Ini preseden buruk,” tegas Dadan.
Baca Juga:Pemerintah Pusat Siap Perbaiki Jalan Banjarwangi Garut Setelah Pelebaran SelesaiStatus Korwil Pendidikan Garut Masih Menggantung, Disdik Lakukan Kajian Hingga Akhir Tahun
Yudha Puja Turnawan, Anggota DPRD Garut Fraksi PDIP mengaku sangat kecewa atas sikap pimpinan sidang.
Ia mendapatkan kabar dari anggotanya bahwa pimpinan sidang tidak memberikan kesempatan kepada fraksi PDIP untuk menyampaikan pandangan fraksi karena menilai sudah ada kesepakatan dengan fraksi lain, dan pembahasan Raperda ini hanya dianggap simbolis saja.
Menurut Yudha, jika sidang paripurna berjalan seperti ini, sama dengan mencoreng demokrasi dan mengkebiri hak rakyat.
Menurut Yudha, sikap seperti ini juga sama artinya dengan tidak menghargai terhadap perjuangan wakil rakyat yang selama ini blusukan menampung aspirasi masyarakat, dan juga tidak menghargai terhadap rapat berminggu minggu yang dilakukan anggota DPRD bersama SKPD.
“Kami adalah wakil rakyat yang mewakili konstituen. Harus ada akuntabilitas bagaimana kami blusukan menyerap aspirasi, Bagaimana kami bermiggu-minggu membahas dengan SKPD,” ujar Yudha dalam klarifikasinya.
Selain itu, sudah menjadi kewajiban anggota DPRS untuk melakukan pengawasan setiap apa yang menjadi lebijakan eksekutif. Jika seperti ini justu mengkebiri fungsi pengawasan tersebut.
“Pimpinam sidang telah mengebiri hak rakyat. Ini mencoreng demokrasi. Demokrasi tidak seperti ini,” pungkasnya.(Feri)