GARUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut telah melantik sebanyak 5.969 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pelantikan tersebut secara langsung dilakukan oleh bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di. lapangan Alun-alun Garut, pada Jumat (7/11).
Namun disampaing pelantikan PPPK Paruh waktu yang berjumlah ribuan itu ternyata masih ada sekitar 2.000an tenaga pendidikan atau guru yang masih belum jelas nasibnya.
Ketua Forum Aliansi dan Karyawan (Fagar) Kabupaten Garut, Mamol Abdul Faqih menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 2.000an guru yang belum diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Baca Juga:Seorang PPPK Paruh Waktu Garut Pingsan Saat Mengikuti Upacara PelantikanBelasan ODGJ di Cibunar Garut Rutin Berobat, Sebagian Sudah Pulih dan Bisa Mandiri
“Kenapa tidak diangkat? Karena mereka mengikuti seleksi CPNS sehingga tidak terbawa pada pengangkatan PPPK paruh waktu,” ujar Mamol, Jumat (7/11).
Mamol menjelaskan terkait dengan 2.000 guru saat ini belum jelas bagaimana nasibnya karena tidak mungkin kalau dirumahkan dulu.
“Kami koordinasi dengan kepala disdik tidak mungkin guru-guru yang 2.000 yang tidak diangkat menjadi PPPK paruh waktu untuk dirumahkan, karena sesuai dengan amanat undang-undang memang seharusnya tidak boleh ada lagi honorer di tahun 2025-2026 ini, semuanya harus diangkat menjadi PPPK atau ASN,” jelasnya.
Menurutnya, guru-guru tersebut bisa saja diangkat menjadi outsourcing untuk kedepanya. “Mungkin bisa saja ada solusi, teman-teman diangkat menjadi outsourcing kedepanya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, bahwa kedepanya pihaknya akan berkomunikasi dengan Kemenpanrb di Jakarta untuk menanyakan kejelasan nasib mereka.
“Teman-teman juga nanti akan berkomunikasi ke Jakarta untuk menanyakan nasibnya kedepan, saya berharap ini juga nantinya ada susulan untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu, tinggal nanti komunikasikan dengan Kemenpanrb agar dibuat regulasi untuk teman-teman yang tersisa ini,” pungkasnya. (Ale)