GARUT – Ribuan honorer akan dilantik oleh Pemerintah Kabupaten Garut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu. Di tengah kebahagiaan itu, rupanya masih ada kalangan honorer yang belum mendapatkan formasi PPPK Paruh Waktu. Mereka adalah dari lulusan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajabatan).
Diketahui, sebanyak 334 PPG Prajabatan yang belum mendapatkan formasi PPPK Paruh waktu hingga sekarang. Bahkan mereka juga masih berjuang untuk mendapatkan dapodik.
Erom Suparman Kepala Bidang Ketenagaan Pengembangan Bahasa dan Sastra Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menjelaskan, 334 PPG Prajabatan yang belum terakomodir ini adalah yang lulusan akhir Desember 2024.
Baca Juga:Longsor di Desa Cibunar Tarogong Kidul Ancam 3 Rumah dan MasjidMeriah! Ratusan Anak TK Ikuti Lomba Mewarnai dalam Gerakan Garut Ramah Anak, Ini Daftar Pemenangnya
Kebetulan di 2024 merupakan tahun terakhir penyelesaian PPPK, dan tidak diperbolehkan lagi pengangkatan guru non ASN (honorer). Hal ini yang membuat mereka tidak bisa mendapatkan dapodik dan tidak terakomodir menjadi PPPK Patuh waktu.
“Untuk masuk dapodik itu memang harus ada penugasan dari dinas dan kebetulan karena di 2024 itu ada penyelesaian untuk PPPK supaya di satuan pendidikan tidak ada non ASN, makanya data itu di-cut off nya sejak bulan desember 2024,” jelasnya usai audiensi di DPRD Garut bersama PPG Prajabatan, Kamis (6/11).
“Posisi PPPK kan sudah selesai. SK nya kan dibagikan ke yang sudah lolos. Mereka ini yang tidak masuk ke PPPK paruh waktu,” tambahnya.
Kendati begitu, Erom menyebut bahwa Dinas Pendidikan akan tetap menyampaikan aspirasi ini ke Bupati Garut. Nanti bagaimana keputusannya ada di Bupati.
“Mungkin disampaikan dulu ke pimpinan. Bagaimana hasilnya nanti bagaimana pimpinan, sesuai regulasi yang ada bisa tidaknya. Ya makanya kami sampaikan dulu,” tegasnya.
Lebih jauh Erom menjelaskan bahwa dari 334 PPG Prajabatan ini, ada yang sudah mengajar di sekolah swasta, bahkan ada pula yang memang belum jadi honorer sama sekali, karena belum mendapatkan sekolah tempat mengajar.
Lukman Nulhakim, Ketua Bidang Penegakan Kode Etik dan Advokasi PGRI Kabupaten Garut mengatakan, pihaknya sangat mendukung perjuangan teman teman PPG.
Baca Juga:Radar Garut Tegaskan Pentingnya PPRA: Anak Bukan Komoditas PemberitaanPolres Garut Gencarkan Edukasi Anti-Bullying, Ingatkan Bahaya dan Sanksi Hukumnya
Kegelisahan PPG ini menurutnya harus segera dijawab dan diberikan solusi oleh Pemerintah Kabupaten Garut.
Menurutnya PPG ini adalah kalangan pendidik yang berkualitas dan profesional. Mereka digembleng dengan serangkaian pendidikan yang luar biasa. Mereka adalah pendidik yang berpotensi. Sehingga sayang sekali jika akhirnya tidak diamomodir.