GARUT – Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Garut gelar aksi audiensi ke DPRD Garut, pada Kamis (30/10), dengan membawa beberapa isu lokal bahkan nasional.
Koordinator Lapangan Aksi sekaligus Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) pada PCNU Garut, K.H Fahmi Muhammad Nur mengatakan terkait isu nasional, tentang pemberitaan Trans 7 yang melakukan framing negatif di kehidupan pesantren.
Menurutnya, dengan aksi audiensi ini mendorong DPRD Garut untuk mengembalikan marwah pesantren dan para kiyai yang sudah direndahkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Baca Juga:Usai Lama Terhenti, Pemkab Garut Hadirkan Kembali CFD di Pusat KotaObjek Wisata Jati Pesona Ciwangi Ditutup Mendadak, Ekonomi Warga Terpuruk Tanpa Penjelasan
“intinya yang pertama bahwa audiensi ini adalah yang pertama untuk mendorong DPRD untuk bisa mengembalikan marwah pesantren dan Kiyai yang mungkin sudah direndahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk mendorong mengecam tindakan-tindakan supaya tidak terjadi lagi ke depannya bukan saja terkait Trans 7 atau televisi yang lainnya,” ujarnya saat diwawancarai oleh awak media di Gedung DPRD Garut, Kamis (30/10).
Selanjutnya, terkait isu lokal pertama tentang implementasi Peraturan Daerah (Perda) Pesantren untuk dijadikan Peraturan Bupati (Perbup) yang sampai saat ini belum terbit.
“Yang kedua adalah untuk mengimplementasikan Perda pesantren untuk menjadi Perbup ya, perda yang sudah disusun untuk jadi perbup supaya bisa ada keberpihakan dari pemerintah daerah terhadap pesantren-pesantren,” lanjutnya.
Fahmi pun menjelaskan juga, bahwa pondok pesantren itu dari mulai pembangunan hingga pendidikan para santri itu hasil kerja keras para kiyai yang rela mengorbankan segalanya, tapi tidak ada timbal balik dari pemerintah.
“Tahu sendiri bahwa pesantren itu dari semua pembangunan ataupun pendidikan itu dari hasil kiyai sendiri ya bahkan para kiyai itu sampai mengorbankan harta bendanya untuk kemajuan pesantren itu sendiri, dan tentu tidak ada income yang jelas untuk kiyai nya,” katanya.
Isu lokal lainnya, kata Fahmi terkait berkaca dengan kejadian pesantren di Sidoarjo yang mengakibatkan puluhan santri meninggal dunia. Menurutnya, memang tidak ada perhatian dari pemerintah daerah setempat.
Maka dari itu, kata Fahmi selama ini jarang sekali dari unsur Pemda ataupun DPRD Garut yang terjun untuk memverifikasi kondisi bangunan disetiap pondok pesantren di Garut.