Setelah data terhimpun dan bahkan sempat dibahas dalam beberapa pertemuan dengan FKKSMKS tingkat Jawa Barat, janji pemerintah justru menguap. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikatakan membelokkan masalah dengan berdalih bahwa bantuan telah diberikan melalui mekanisme Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Alhasil, anggaran untuk membayar tunggakan siswa yang dijanjikan sama sekali tidak direalisasikan. “Sehingga untuk pembayaran tunggakan siswa justru tidak ada,” ucap Asep dengan nada kecewa.
Dampak nyata dari kebijakan yang tidak ditindaklanjuti ini terlihat jelas di dua SMK swasta di Banjar. SMK Swasta Pasundan 1 Banjar dan SMK Swasta Pasundan 2 Banjar, yang berada di bawah naungan Yayasan YPDM Pasundan, harus menanggung beban tunggakan yang fantastis, mencapai total Rp861 juta.
Kepala SMKS Pasundan 1 Banjar, Dra. Suryatini, membeberkan bahwa di sekolahnya terdapat tunggakan sekitar Rp475 juta yang melibatkan 323 ijazah. “Kami sangat berharap ada solusi mengenai tunggakan ini,” harapnya.
Baca Juga:Dipantau Sejak 3 Bulan Lalu, Kejaksaan Sebut Pemeriksaan Wakil Walikota Bandung Bukan OTTDiduga Terlibat Korupsi, Wakil Walikota Bandung hingga PNS Diperiksa Kejaksaan
Harapan serupa disampaikan oleh Kepala SMKS Pasundan 2 Banjar, Mahrur Spd. Ia menyatakan tunggakan di sekolahnya mencapai lebih dari Rp386 juta, melibatkan 249 ijazah.
Mahrur menekankan perbedaan mendasar antara sekolah negeri dan swasta dalam menghadapi kebijakan ini. “Bagi sekolah negeri, penyerahan ijazah mungkin tidak menjadi masalah.
Namun bagi kami di swasta, ini menjadi dilematis jika tunggakannya tidak diselesaikan. Tunggakan ini sangat penting untuk operasional sekolah, termasuk gaji para guru honor,” ujarnya.
Dana Tebus Ijazah Belum Cair, Sekolah Swasta Kota Bogor Menunggu
Sekolah swasta di Kota Bogor masih menghadapi kendala terkait program Tebus Ijazah melalui Kartu Dana Murid (KDM) dari Pemerintah Provinsi. Salah satunya adalah SMK Permata, yang sampai saat ini belum menerima pembayaran dari Pemprov untuk ijazah siswa yang telah diserahkan.
Mubarok, salah seorang guru di SMK Permata, menjelaskan bahwa masalah terbesar sekolah swasta adalah tunggakan biaya pembayaran ijazah yang membuat pengelolaan keuangan sekolah menjadi kurang lancar. Namun di sisi lain, pihak sekolah juga tidak ingin menghambat para siswanya dengan menahan ijazah.
“Kalau ijazah sudah diserahkan tapi pembayarannya belum datang, kami harus menunggu terlalu lama. Ini tentu akan berdampak pada operasional sekolah, tapi kami juga tidak ingin menghambat para siswa,” kata Mubarok saat ditemui di SMK Permata, Kota Bogor, Senin (27/10/2025).
