JAWA BARAT – Pembebasan ijazah SMA yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kini kembali menimbulkan sorotan setelah realisasi di lapangan tidak sesuai harapan. Diantara contohnya ialah SMA Guna Cipta.
Humas SMA Guna Cipta Amarudin Anwar mengakui, pihaknya telah melaksanakan semua arahan sesuai surat edaran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Kita sudah lakukan sesuai perintah, kemudian kepala sekolah juga mengikuti arahan dari surat edaran, jadi saat awal kita data ijazah yang masih tersimpan,” katanya sebagaimana dilansir dari Radar Cirebon, Kamis (23/10).
Baca Juga:Dipantau Sejak 3 Bulan Lalu, Kejaksaan Sebut Pemeriksaan Wakil Walikota Bandung Bukan OTTDiduga Terlibat Korupsi, Wakil Walikota Bandung hingga PNS Diperiksa Kejaksaan
Anwar menerangkan, pihaknya melakukan pengecekan data ijazah yang masih tersimpan alias belum dibawa oleh lulusan, terhitung sejak 2009 hingga 2024. “Setelah dicari-cari, kita hubungi alumni kemudian sudah komunikasi, tapi banyak yang belum bisa bawa ijazahnya karena jauh jaraknya, mereka banyak yang sudah bekerja,” terangnya.
Dijelaskan Anwar, melalui pendataan yang sudah dilakukan, tercatat awalnya ada 101 ijazah SMA yang masih tersimpan, namun setelah banyak lulusan yang membawa ke sekolah kini tinggal tersisa 30 ijazah.
Sedangkan untuk SMK, dari hasil pendataan awalnya tercatat ada 110 ijazah yang tersimpan, setelah dibawa oleh lulusan kini tersisa 47 ijazah. “Kalau total tunggakan keseluruhan (SMA-SMK), ada di kisaran Rp200 juta,” jelasnya.
Sementara itu, mengingat operasional sekolah swasta perlu dibantu dari SPP, maka dengan adanya pembebasan ijazah tanpa harus melunasi tunggakan, cukup memberatkan SMA-SMK Guna Cipta.
“Dampaknya jadi banyak yang menunda dan enggan melunasi biaya administratif, karena dianggap ijazah akan dibebaskan,” ucap Anwar.
Anwar berpesan, agar sebelum menjalankan program, Pemprov Jabar dapat memperhatikan kondisi sekolah-sekolah swasta juga.
“Mesti komperhensif, jangan memandang dari satu sisi pihak saja, agar sekolah swasta juga diberi ruang untuk berdiskusi,” imbuhnya.
Baca Juga:3M Plus Untuk Jaga Keluarga dari Kasus DBD, Berikut Tips Ampuh dari Kadinkes GarutWabup Garut Soroti Guru Gemar Ngonten, Tidak Dilarang Tapi Harus Etis
“Diberi kesempatan duduk bersama sebelum digulirkan program. Jangan sampai menimbulkan masalah baru yang merugikan sekolah,” pungkas Anwar.
Terpisah, Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Kota Cimahi, Subaryo menyatakan, permasalahan utama bukanlah pada pihak sekolah yang menahan, melainkan pada alumni yang belum mengambil ijazah mereka.
Subaryo, menegaskan bahwa sekolah-sekolah di Cimahi telah berupaya menyerahkan ijazah kepada para lulusan (alumni), tetapi tidak semua alumni datang mengambilnya.