GARUT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dikenal dengan sebutan Kang Dedi Mulyadi (KDM) beberapa waktu lalu menyatakan bahwa sekolah swasta tidak boleh menahan ijazah siswa yang masih menunggak, dan rencananya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan menganggarkan dana bantuan untuk melunasi tunggakan ijazah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Pasundan 2 Garut, Mokh Guntur menyatakan kekecewaannya, ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut hanya sebatas pernyataan KDM saja.
“Dari Pemprov Jabar menyatakan bahwa ijazah itu akan dibayar, ah itu hanya menyatakan saja. Saya kecewa ada pernyataan bahwa ijazah siswa harus dikasihkan, sampai sekarang tidak ada realisasinya,” ujarnya saat ditemui di sekolahnya pada Jumat (24/10).
Baca Juga:Masih Bingung Cari Sarapan? Warmob di Jalan Ibrahim Adjie Jadi Pilihan Tempat Sarapan Hits di Garut!Hujan Sepanjang Hari! Prediksi Cuaca Seluruh Kecamatan di Garut Akan Diguyur Hujan, Waspada Terhadap Bencana
Menurutnya, kebijakan KDM tersebut memang baik kalau untuk sekolah negeri. Namun tidak untuk sekolah swasta.
“Kalau untuk sekolah negeri tidak apa-apa karena guru sudah dibayar oleh negara, tapi kalau swasta siapa yang mau bayar?,” ujarnya.
Guntur menjelaskan bahwa sebenarnya pihaknya tidak pernah menahan ijazah siswanya, hanya saja orangtuanya yang merasa malu saat mau mengambil ijazah tersebut.
“Kita sebetulnya tidak menahan, tapi orangtua mereka yang tidak mau mengambil karena dia adalah orang muslim yang tau akan utang piutang, jadi mereka malu,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa tunggakan ijazah siswa sampai dengan tahun 2024 nilainya itu mencapai Rp. 1,3 milyar, “itu dari tahun 1997 sampai dengan 2024,” katanya.
Ia merasa kecewa, lantaran disuruh untuk mengumpulkan data terkait tunggakan siswa yang nantinya akan dibayarkan oleh Pemprov Jabar, namun tetap hingga saat ini belum ada tindakan ataupun pembayaran oleh pihak Pemprov.
“Sekolah disuruh membuat data berapa tunggakan-tunggakan siswa, setelah dikumpulkan ternyata di sekolah ini ada sekitar Rp. 1,3 milyar yang harus dibayarkan oleh Pemprov Jabar, tapi sampai saat ini tidak ada yang dibayarkan,” lanjutnya.
Baca Juga:Masjid Al-Hamedin di Wisata Ziarah Sunan Haruman Garut Diperluas, Pembangunan Dibiayai Warga dan DonaturLiga 4 Piala Gubernur 2025 Resmi Bergulir di Garut, KDM Gaungkan Sepakbola Tingkat Desa
Bahkan dengan tegas Guntur menyatakan, bahwa Pemprov Jabar ataupun KDM dalam hal ini hanya Ngabuntut Bangkong saja. Artinya hanya berbicara hal-hal yang tidak jelas arahnya. “Ah Ngabuntut Bangkong hungkul kalau bahasa kitanya,” tegasnya.
Guntur mengatakan, bahwa kebijakan ini tak kunjung terealisasi karena masalah anggaran, menurutnya Pemprov Jabar tidak mempunyai anggaran untuk membayar tunggakan tersebut.