Ia berharap agar kedepan tidak terjadi salah tafsir yaitu harus ada koneksi antara Menkeu dengan Mendagri, karena laporan keuangan Pemprov masuk ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Mendagri.
“Harapan saya adalah agar tidak terjadi salah tafsir dalam belanja daerah itu gampang banget, Menteri Keuangan harus konek dengan Menteri Dalam Negeri, karena laporan keuangan Pemprov itu masuk ke sistem data SIPD-nya Menteri Dalam Negeri,” katanya.
Sehingga menurut KDM, ketika sudah konek antara Menkeu dan Mendagri nantinya dari pihak Menkeu bisa membaca data laporan keuangan yang ada di pemerintahan kabupaten/kota maupun provinsi.
Baca Juga:Data Warga Miskin Garut di DTSEN Masih Keliru, TKSK Sebut Masih DisempurnakanMaung Garut Tumbangkan Progresif Bandung Skor 2-1 di Laga Perdana liga 4 Seri 2
“Nah sekarang Menteri Keuangan harus konek, biar Menteri Keuangan bisa baca data harian pemerintah, kabupaten/kota, dan provinsi, sehingga nanti dikasih alarm, dalam sistemnya, jadi kalau belanjanya terlalu lambat, kasih tanda apa Itu gampang yang begitu,” pungkas KDM. (Muhamad Rizka)