“Kalau nanti anggaran mencukupi, tentu akan kami upayakan kembali. Saat ini anggaran desa lebih banyak terserap untuk koperasi,” ujarnya.
Sekretaris DPMD Garut, Erwin Rianto menyampaikan bahwa setelah dilakukan musyawarah bersama perangkat desa, perwakilan warga, dan GBR, semua persoalan telah dibahas dan disepakati.
“Semuanya sudah clear. Yang dibahas bukan soal dugaan, tapi aspirasi masyarakat yang harus dijembatani,” kata Erwin.
Baca Juga:Sidang Isbat Nikah Jadi Solusi, Pemkab Garut Dorong Kesadaran Hukum dan Perlindungan Hak PerdataPolsek Kadungora Tangkap Pelaku Curanmor Asal Bandung, Satu Unit Motor Sport Jadi Barang Bukti
Ia menjelaskan, janji politik terkait ambulans desa belum dapat direalisasikan karena setiap kegiatan harus melalui mekanisme perencanaan resmi yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan diturunkan ke Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahunan.
“Dalam perencanaan desa, semua program harus melewati mekanisme musyawarah. Ternyata, saat dibahas dalam Musdes (Musyawarah Desa), pengadaan ambulans belum menjadi prioritas karena masih ada kebutuhan yang lebih mendesak,” jelasnya.
Erwin juga menegaskan bahwa Desa Rancabango telah menerapkan transparansi anggaran, salah satunya dengan menampilkan banner APBDes di depan kantor desa yang memuat sumber dan penggunaan dana.
“Itu bukti bahwa pemerintah desa sudah terbuka. Tapi kami tetap mendorong semua desa agar lebih aktif dalam keterbukaan informasi publik. Jika ada pertanyaan warga, jawab dengan lugas, sesuai aturan dan berdasarkan data,” pungkasnya. (Muhamad Rizka)