GARUT – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Bangsa Reformasi (GBR) Garut, Rabu (22/10) mendampingi warga Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, dalam audiensi di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Juru bicara LSM GBR, Budi Juanda menjelaskan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan dari warga Desa Rancabango kaitan dengan permasalahan sampah, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga dugaan tindakan kekerasan yang diduga melibatkan Kepala Desa.
Karena itu, GBR memfasilitasi warga untuk menyampaikan langsung aspirasinya kepada DPMD selaku pembina pemerintahan desa.
Baca Juga:Sidang Isbat Nikah Jadi Solusi, Pemkab Garut Dorong Kesadaran Hukum dan Perlindungan Hak PerdataPolsek Kadungora Tangkap Pelaku Curanmor Asal Bandung, Satu Unit Motor Sport Jadi Barang Bukti
“Kami hanya memfasilitasi warga untuk menyampaikan keluhannya. Beberapa di antaranya soal pengelolaan sampah dan dugaan kekerasan oleh kepala desa. Semua sudah kami tuangkan dalam berita acara bersama pihak kecamatan dan DPMD,” ujar Budi.
Namun demikian, Budi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengintervensi persoalan yang bersifat pribadi atau ranah hukum perdata.
“Kalau terkait dugaan perbuatan melawan hukum, kami tidak bisa masuk ke ranah pribadi. Soal dimaafkan atau tidak, itu urusan masing-masing pihak,” tegasnya.
Ia menambahkan, hasil audiensi menghasilkan beberapa kesepakatan. Kepala Desa Rancabango telah menandatangani berita acara sebagai bentuk komitmen menyelesaikan persoalan yang disampaikan warga.
“Kepala desa sudah memahami titik permasalahan dan menandatangani berita acara kesepakatan. Kami akan terus mendampingi warga sampai seluruh tuntutan mereka terealisasi,” tambahnya.
Sementara, Kepala Desa Rancabango, Gunardi menjelaskan bahwa persoalan utama yang disoroti warga adalah janji pengadaan ambulans desa yang belum terealisasi sejak periode pertama kepemimpinannya.
“Sejak periode pertama, warga memang sering menanyakan soal ambulans desa. Itu janji kampanye saya dulu, tapi realisasinya belum bisa terlaksana karena tidak disetujui BPD dan sebagian masyarakat,” jelas Gunardi.
Baca Juga:Dalam Momen Hari Santri Nasional, Ketua DPRD Garut Soroti Framing Negatif Pemberitaan TRANS 7Tema Hari Santri 2025 Angkat Semangat Santri Mengawal Peradaban Dunia
Ia menambahkan bahwa keterbatasan anggaran juga menjadi penyebab belum terwujudnya program tersebut. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sekitar Rp1,2 miliar, sekitar 30 persen dialokasikan untuk kegiatan koperasi sebagai jaminan modal usaha.