Ia menambahkan, bahwa mempersilahkan untuk ditindak ke ranah hukum, yang terpenting menurutnya bagaimana menyelamatkan pelajar.
“Kami persilahkan saja (maju ke ranah hukum). Yang jelas bagaimana kita sekarang menyelamatkan anak sekolah,” tambahnya.
Selain sekolah, menurut Dadan, ada pula panti asuhan di wilayah tanah yang disengketakan yang perlu diselamatkan. Panti asuhan ini menurutnya juga terancam akan dibongkar.
Baca Juga:Selama Dua Abad Terlupakan, Guru Madrasah Akhirnya Masuk Rencana Anggaran Daerah GarutBupati Garut Resmikan Pengangkatan CPNS Lulusan IPDN Angkatan 32 di Lingkungan Pemkab
Sementara itu Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin ketika menerima audiensi pihak yayasan dan sekolah di aula rapat kantor Bupati menyarankan agar para pihak ini menempuh proses hukum kaitan dengan sengketa lahan.
Jika memang yakin bahwa pihak yayasan berada di pihak yang benar, menurutnya lebih baik mengambil langkah hukum saja.
Dalam hal ini kata Syakur, Pemkab Garut tidak bisa terlalu jauh mencampuri ranah hukum, dan tidak bisa memvonis pihak mana yang benar.
Namun kaitan dengan aktivitas anak sekolah yang terganggu kenyamanannya akibat aktivitas pembangunan dari pengusaha, Syakur akan berusaha membantu hal itu. Bahkan Syakur bersama Sekda Garut Nurdin Yana juga langsung meninnjau ke lokasi sekolah untuk melihat aktivitas pengusaha yang kabarnya tengah melakukan aktivitas pembangunan di sekitar sekolah.(Feri)