Tantangan Pemerintah: Menarik Minat PPPK Bertugas di Wilayah Terpencil

Ilustrasi gemini AI
Ilustrasi para tenaga ASN di Desa. (Foto: Ilustrasi AI)
0 Komentar

GARUT — Ironi persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terkait pemerataan formasi masih menjadi tantangan besar. Sejumlah daerah terpencil di Indonesia masih kekurangan tenaga guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis, sementara formasi di wilayah perkotaan justru menumpuk.

Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya keterbatasan anggaran daerah (APBD), rendahnya minat pelamar untuk ditempatkan di wilayah pelosok, serta belum optimalnya perencanaan kebutuhan ASN berbasis data aktual di lapangan. Akibatnya, banyak sekolah di daerah tertinggal masih kekurangan guru mata pelajaran penting, dan layanan kesehatan di puskesmas terpencil belum bisa berjalan maksimal.

Di sisi lain, formasi PPPK di kota atau kabupaten yang sudah maju justru sering kelebihan pelamar. Hal ini menimbulkan ketimpangan distribusi tenaga aparatur, yang berpengaruh pada pelayanan publik dan kualitas pembangunan daerah.

Baca Juga:Kenali Lebih Dalam: 5 Fakta Penting Soal Kontrak PPPK yang Perlu DipahamiTren Baru Wisata Digital: AI Bantu Rancang Liburan ke Garut Lebih Cepat dan Mudah

Pemerintah pusat sebenarnya telah menargetkan sistem rekrutmen berbasis kebutuhan riil daerah, agar setiap instansi bisa mengajukan formasi sesuai data lapangan. Namun, implementasinya masih belum seragam, terutama di daerah dengan kapasitas administrasi yang terbatas.

Para pengamat kebijakan publik menilai, solusi jangka panjang harus mengarah pada sistem pemerataan berbasis insentif. Artinya, PPPK yang bersedia bertugas di wilayah terpencil perlu mendapat tambahan tunjangan atau prioritas kontrak jangka panjang. Langkah ini diharapkan dapat menarik minat tenaga profesional untuk mengabdi di daerah yang kekurangan SDM.

Dengan formasi yang lebih merata dan kebijakan yang berpihak pada daerah tertinggal, pemerataan kualitas pelayanan publik bisa lebih cepat tercapai. Pemerintah pun diharapkan tidak hanya fokus pada jumlah rekrutmen, tetapi juga pada pemerataan penempatan agar tidak terjadi “PPPK menumpuk di kota, dan kosong di desa.”(*)

0 Komentar