Garut – Anggota DPRD Kabupaten Garut, Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan menyambut baik audiensi yang disampaikan Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Garut, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Rabu (1/9).
Yudha turut menanggapi perihal tuntutan guru Madrasah swasta di Garut yang ingin diangkat menjadi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurutnya permintaan ini akan banyak hambatan, karena dalam pasal 32 pasal 35 dan pasal 36 Undang Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, hanya instansi pemerintah yang bisa menyusun rencana kebutuhan pegawai ASN.
Karena itu kata Yudha, pihaknya akan menemui dan menyampaikan kepada Kementerian Agama RI agar aspirasi ini bisa dicarikan solusi.
Baca Juga:PGM Garut Datangi Kantor DPRD Sampaikan Sejumlah Tuntutan, Hingga Soal PPPKMeneguhkan Semangat Pancasila, Upacara Hari Kesaktian Pancasila se-UPT Garut Raya
Yudha metasa prihatin karena banyak Guru Madrasah Swasta di Garut yang hingga sekarang masih mengandalkan dana BOS.
Menurutnya, Sebanyak 12.281 dari guru madrasah swasta di Garut, sebanyak 2.952 diantaranya sudah memiliki sertifikasi sehingga ada penghasilan tambahan, namun 9.329 guru Madrasah Swasta ini hanya mengandalkan dari dana BOS yang besarannya sekitar 300 RB / bulan tergantung dari banyaknya siswa.
“Tapi tentunya hal ini akan kita sampaikan ke Kemenag mengingat jumlah Madrasah ibtidiyah di Garut Ada 332 sekolah, empat diantaranya Madrasah negeri, yang 328 Madrasah swasta. Kemudian Ada 312 Madrasah tsanawiyah, enam Madrasah tsanawiyah negeri dan 306 Madrasah tsanawiyah swasta. Kemudian Ada 145 Madrasah aliyah, 5 Madrasah aliyah negeri dan 140 Madrasah aliyah swasta. Dan Ada 709 raudatul athfal,” ujarnya.
“Di Madrasah swasta Ada 12.281 guru Madrasah bukan ASN yang mengandalkan gaji bulanan dari alokasi BOS, 2.952 diantara guru honorer tersebut memiliki sertifikasi sehingga mereka memiliki penghasilan tambahan. Sedangkan 9.329 guru Madrasah swasta ini hanya mengandalkan BOS yang besarannya relatif tergantung jumlah siswa di tiap Madrasah. Rata rata mereka hanya mendapatkan 300 ribu rupiah per bulan,” tegas Yudha.
Bahkan mirisnya, Yudha menyebut ada guru swasta dari Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Limbangan yang gajinya jauh dari ideal.
“Ada yang lebih rendah gajinya sebut saja pak Yaman Suryamin seorang guru Madrasah tsanawiyah Muhammadiyah limbangan yang hanya mendapatkan gaji 90 ribu per bulan,” katanya.(rizka)