Garut – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mulai menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai langkah konkret memutus rantai kemiskinan di Garut.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dari Kementerian Sosial dengan konsep berasrama (boarding school). Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin maupun miskin ekstrem, dengan jenjang pendidikan yang mencakup SD, SMP, hingga SMA.
Meski belum berdiri secara permanen, Garut berkesempatan memiliki Sekolah Rakyat rintisan. Lokasinya sementara memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) di Jalan Raya Samarang, Garut.
Baca Juga:Garut Mengalami Diskresi Keuangan, Kekurangan Anggaran Mencapai Rp 436 MiliarAnggota DPRD Garut Desak Percepatan Pembentukan KPAD, Kekerasan Seksual Terhadap Anak Semakin Mengkhawatirkan
Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Nurdin Yana, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas rintisan tersebut sudah rampung. Pengenalan sekolah pun akan segera dilakukan. “Sekolah rakyat itu besok insyaa Allah akan MPLS,” ujarnya, Senin (29/9).
Ia menambahkan, kegiatan MPLS nantinya juga akan dihadiri oleh Direktur Rehabsos serta Kepala Balai Kesejahteraan Sosial. Nurdin bahkan meminta para camat untuk turut serta memastikan siswa dapat hadir ke sekolah.
“Insyaa Allah hari ini sore lah saya minta para camat untuk mengantarkan mereka masuk ke sekolah rakyat,” tambahnya.
Menurut Nurdin, para siswa sebelumnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan, sehingga dipastikan siap memulai kegiatan belajar di gedung BLK Samarang. Kepala sekolah pun sudah ditunjuk langsung oleh Kemensos.
“Insyaa Allah besok akan masuk ke sekolah karena kepala sekolahnya sudah ditetapkan dari hasil kemensos sehingga mudah-mudahan nanti bisa masuk,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Garut, Aji Sukarmaji, mengungkapkan sebanyak 75 siswa telah terpilih sebagai peserta Sekolah Rakyat Rintisan. Penetapan itu dilakukan melalui proses penjaringan hingga rapat pleno dan dituangkan dalam SK Bupati Garut.
“Peserta didik sekolah rakyat ini terdiri dari masyarakat yang betul-betul berstatus sebagai desil 1 dan desil 2 yang kebanyakan yang putus sekolah,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Baca Juga:Keracunan MBG Bisa Ditinjau dari Perspektif UU Perlindungan KonsumenKadisperindag Garut Sebut Hadirnya MBG Menguntungkan Pedagang di Pasar Tradisional
Pemkab Garut sendiri telah menyiapkan anggaran Rp12 miliar dalam APBD Perubahan 2025 untuk pembelian lahan Sekolah Rakyat permanen. Pembangunan gedung ke depan akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR bersama Kemensos.
“Nanti rombongan belajarnya mungkin berbeda (dibanding Sekolah Rakyat Rintisan), lebih banyak rombongan belajarnya dan untuk ini Kabupaten Garut menangkap sekolah rakyat rintisan ini (sebagai) salah satu keseriusan,” kata Aji.