GARUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut secara resmi telah meluncurkan sekolah rakyat terintegrasi 39 pada Selasa (30/9), hal ini bersamaan dengan dimulainya kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025-2026. Acara ini menjadi momentum penting dalam upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memutus rantai kemiskinan.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dalam sambutanya, menyampaikan, bahwa pendirian sekolah rakyat ini tujuan utamanya adalah untuk memutus rantai kemiskinan.
“Menurut hasil penilitian ternyata bahwa kemiskinan itu sering kali di transmisikan dan disampaikan dari orangtuanya kepada anak-anaknya. Jadi biasanya orang yang miskin itu karena orang tuanya miskin, kakeknya miskin, dan selanjutnya akan terus begitu. Kenapa? Karena kemiskinan itu terjadi karena keterbatasan akses pendidikan, akses kesehatan dan akses ekonomi,” Ujar Syakur, Selasa (30/9).
Baca Juga:Anggota DPRD Garut Desak Penerapan Sertifikat Higiene untuk Cegah Keracunan MBGGubernur Jabar Dedi Mulyadi Mengusulkan Orang Tua Siswa Dilibatkan dalam MBG
Selain itu, Syakur juga mengatakan, bahwa didirikanya sekolah rakyat ini merupakan tindak lanjut dari Intruksi Presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diinisiasi langsung oleh presiden Prabowo Subianto.
“Pak presiden berpikiran bahwa harus ada yang diputus. Artinya kemiskinan itu harus diputuskan, jangan ditransmisikan lagi. Caranya seperti apa? Yaitu dengan membuka akses-akses tadi yang menyebabkan kemiskinan, yang utamanya adalah dengan membuka akses pendidikan,” katanya.
Lebih lanjut, Syakur menegaskan, bahwa sekolah rakyat adalah wujud nyata dari komitmen negara untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang kurang mampu, sekaligus sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.
” Oleh sebab itu presiden kita, melalui inpres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengatasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu ya dengan launching sekolah rakyat ini,” Tegasnya.
Perjuangan yang Sangat Berat
Syakur menjelaskan, bahwa mendirikan sekolah rakyat di Garut merupakan perjuangan yang sangat berat. Ia mengenang momen ketika harus meyakinkan DPRD Garut untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 12 miliar untuk penyediaan lahan seluas 7,5 hektare yang akan digunakan untuk berbagai fasilitas termasuk lapangan sepak bola.
“Ini perjuangan yang berat, saya ingat sekali waktu perubahan kami minta kepada DPRD untuk mengalokasikan anggaran Rp. 12 miliar, kenapa? Karena sekolah rakyat ini diperlukan 7,5 hektare tanah. Cuman ada pertanyaan dari DPRD Garut, jangan sampai kita menyiapkan lahan dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 12 milyar tapi kemudian tidak jadi dibangun di Kabupaten Garut,” Jelasnya.