GARUT – Munculnya kasus dugaan keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa di Garut usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG) menjadikan sejumlah warga mengambil Langkah. Salah satu Langkah yang dilakukan adalah dengan melarang anak-anak mereka menyantap MBG yang dibagikan di sekolah.
Amin (39), salah seorang warga Kecamatan Banyuresmi mengaku resah sejak mendengar adanya kejadian dugaan keracunan yang menimpa banyak pelajar di sejumlah wilayah. Puncaknya, ketika ratusan siswa di Kecamatan Kadungora mengalami hal yang sama.
Setelah kejadian tersebut, Amin mengaku langsung melarang anaknya untuk tidak menyantap MBG yang dibagikan di sekolah. “Saya tidak tega kalau anak sampai sakit keracunan gara-gara makanan gratis yang dibagikan itu,” ujarnya, Minggu (28/9).
Baca Juga:Komisi IX Sebut Alur Dapur SPPG Garut Rawan KontaminasiKomisi IX DPR-RI Minta Badan Gizi Nasional Ketat Beri Izin
Amin mengungkapkan bahwa dirinya lebih memilih untuk agar anaknya membawa bekal sendiri dari rumah yang lebih terjamin kualitas dan terjamin kebutuhan gizinya. Meski bukan ahli gizi, ia mengaku cukup memahami konsep empat sehat lima sempurna.
“Saya mengapresiasi program yang digagas oleh pak Presiden Prabowo, karena memang MBG ini program yang sangat bagus. Yang bermasalah di sini adalah pelaksanaan dan pelaksananya, dan saya tidak mau anak saya menjadi korban,” ungkapnya.
Warga lainnya, Fazri (33) asal Kecamatan Kadungora menyampaikan hal serupa. Paska insiden yang terjadi di wilayahnya, dirinya mengaku sangat trauma meski anaknya tidak menjadi bagian dari korban dugaan keracunan.
“Sampai saat ini, saya bersama istri sangat takut kalau anak jadi korban. Saya langsung larang anak untuk menyantap MBG, apapun itu, mau keringan atau basahan,” ucapnya.
Fazri mengaku dirinya mengarahkan anaknya untuk membawa bekal, dan mengingatkan anaknya untuk membawa pulang MBG yang dibagikan. “Pas di rumah langsung saya suruh buang, atau dikasihkan saja ke ikan,” ucapnya.
Ia mengaku bahwa pemerintah memiliki tujuan baik atas program yang digulirkan. Hal tersebut ditunjukan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan.
“Namun persoalan yang saya lihat, program ini seakan lemah pengawasan. Sebelum di Garut sudah ada beberapa kejadian, tapi seakan tidak menjadi pengingat, sampai akhirnya malah terjadi kejadian-kejadian yang sama di sejumlah wilayah di Jawa Barat, bahkan Indonesia,” katanya.