Garut – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Prabowo 08 Kabupaten Garut melakukan audiensi resmi dengan Inspektorat Kabupaten Garut guna membahas tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Audiensi ini digelar sebagai bentuk kepedulian Laskar terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Perwakilan dari Laskar yang hadir yaitu:
- Tatan Sutansah (Ketua Umum)
- Oky Nugraha Sosrowiryo (Sekjen)
- Syahrul Reza (Wasekjen)
- Asep Gunawan (Koorbid Stakeholder dan Pemerintahan)
Ketua DPC Laskar Prabowo 08 Garut Tatan Sutansah, didampingi jajaran pengurus, menegaskan bahwa temuan BPK harus ditindaklanjuti secara serius agar tidak menimbulkan kerugian negara yang berlarut-larut.
Baca Juga:Salut, Lapas Garut Pro UMKM: Menteri UMKM Janji Buka Akses Pasar EksporPedagang Ayam Menuding Program MBG Picu Kenaikan Harga Ayam di Garut
“Kami hadir untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK dijalankan sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada temuan yang mandek tanpa kejelasan bahkan berulang setiap tahun. karena ini menyangkut uang rakyat,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Inspektorat Garut menyampaikan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, mulai dari klarifikasi kepada OPD terkait, monitoring progres pengembalian kerugian, hingga penyusunan laporan tindak lanjut kepada BPK.Laskar juga menyoroti pentingnya pengawasan partisipatif.
“Masyarakat berhak tahu sejauh mana progres tindak lanjut temuan BPK,Kami tidak hanya sekadar hadir untuk mendengar, tapi juga mengawasi. Setiap rupiah uang rakyat yang menjadi temuan BPK harus jelas tindak lanjutnya. Jika ada indikasi pembiaran atau permainan, kami akan mendorong investigasi lebih dalam hingga ke ranah hukum. Laskar siap menjadi mitra kritis sekaligus kontrol publik agar tidak ada penyimpangan yang ditutup-tutupi,” tambah Oky Nugraha Sosrowiryo Sekjen DPC askar Prabowo 08 DPC Garut
Pertemuan berlangsung konstruktif dan penuh dialog terbuka. Baik Inspektorat maupun Laskar sepakat bahwa kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk memperkuat akuntabilitas di daerah.
Dengan audiensi ini, Laskar berharap ke depan Kabupaten Garut dapat menjadi contoh dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK secara tuntas, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin meningkat.