Garut – Kehadiran/Absensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut sempat mendapat perhatian yang serius dari Bupati Garut, karena setelah dilihat dari data, banyak ASN yang tidak masuk kerja alias bolos.
Anggota DPRD Garut dari Komisi I yang juga Ketua Fraksi PKS, Yusup Musyaffa, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Bupati Garut yang telah menghadirkan aplikasi digital untuk memantau kehadiran ASN secara detail setiap harinya.
“Ini mengkhawatirkan, ternyata jumlahnya cukup banyak. Tapi saya lihat Pak Bupati sudah melakukan upaya dengan digitalisasi, ada aplikasi baru untuk memantau kehadiran ASN setiap hari. Itu langkah konkret untuk perbaikan,” ujarnya.
Baca Juga:Kabar Gembira, Pemkab Garut Berencana Melantik 6.616 PPPK Paruh WaktuKasus Kekerasan Seksual di Garut Meningkat, UPTD PPA: Pelakunya Orang Terdekat
Menurut Yusup, seorang ASN harus menyadari penuh tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Proses seleksi untuk menjadi ASN disebut sangat panjang dan ketat, sehingga ketika sudah lolos seharusnya bekerja dengan penuh dedikasi.
” Harus sadar dengan amanah yang sudah diberikan. Orang berjuang keras jadi ASN, jadi ketika sudah bekerja ya harus bertanggung jawab. Kalau ada yang tidak hadir, itu merugikan, apalagi masyarakat sudah bayar pajak untuk menggaji mereka,” katanya.
Yusup menambahkan, jika ada ASN yang lalai menjalankan tugasnya, maka pimpinan daerah memiliki kewenangan penuh untuk memberikan teguran maupun sanksi. Hal ini penting agar disiplin kerja ASN dapat ditegakkan.
” Idealnya bekerja dengan baik sebagai konsekuensi dari tanggung jawab. Kalau ada oknum yang lalai, ya tugas pimpinan untuk menegur dan meluruskan,” pungkasnya. (rizka)