GARUT – Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menyoroti lemahnya koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut terkait program makanan bergizi gratis (MBG) untuk pelajar.
Hal ini disampaikan Yudha menyusul kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis di Kecamatan Kadungora, Garut, baru-baru ini. Menurutnya, pemerintah daerah sebagai pemangku wilayah seharusnya mendapat laporan resmi mengenai pendistribusian makanan bergizi yang diterima masyarakat.
Yudha menerangkan, Pemkab Garut sudah membentuk Satgas MBG yang diketuai Sekda Garut dengan Ketua Harian Bambang Hafidz. Berdasarkan laporan Bambang, dari 58 SPPG yang sudah berjalan menyalurkan makanan ke siswa di sekolah, ternyata tidak ada koordinasi sama sekali dengan Pemkab Garut.
Baca Juga:Lapas Garut dan Polteksos Bandung Jajaki Kerja Sama Kembangkan Sistem Pembinaan NarapidanaDukung Rehabilitasi Sosial, Polteksos Bandung Supervisi Praktikum Mahasiswa di Lapas Garut
” Menurut pak Bambang, 58 SPPG yang sudah eksisting yang sudah mengirim makanan ke siswa-siswa beberapa sekolah itu tidak ada koordinasi dengan pemkab Garut, makanya kami menegur tadi, kenapa tidak ada konteks supervisi tiap-tiap dapur,” ujar Yudha, Kamis (18/9).
Yudha menegaskan, ketiadaan supervisi terhadap setiap dapur penyedia makanan berpotensi menimbulkan masalah, termasuk kejadian keracunan. Karena itu, ia meminta agar BGN bersama SPPG dapat membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program MBG.
Sebelumnya, DPRD Garut juga telah menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk membahas masalah distribusi makanan bergizi gratis. Dalam rapat tersebut, Disdik Garut juga menyampaikan bahwa sejauh ini belum pernah ada koordinasi dari BGN maupun SPPG terkait pendistribusian MBG di wilayah Garut.
” Makanya kita mengingatkan Disdik Garut di rapat dewan supaya ada sinergi yang lebih intensif,” ujarnya.
DPRD Garut sendiri mengaku banyak menerima laporan terkait pelaksanaan program MBG. Sejumlah keluhan di antaranya menyebutkan makanan yang dibagikan kepada siswa dalam kondisi basi dan tidak layak dikonsumsi.