GARUT – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyoroti menurunnya tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Ia menilai, tren ketidakhadiran ASN kian memprihatinkan dan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Syakur mengungkapkan, pada tahun 2024 hanya 19 ASN yang dijatuhi sanksi akibat ketidakhadiran. Namun, hingga Agustus 2025 jumlahnya melonjak tajam menjadi 51 ASN.
” Kalau naiknya proporsional saya nggak masalah, tapi ini kalau dibiarkan ya berbahaya, karena akan menyangkut langsung kepada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:Lansia ini Hidup Sebatang Kara, Dikunjungi Anggota DPRD Garut dan Dinsos2.500 Bibit Kelapa Ditanam di Garut, Pemasyarakatan Dukung Ketahanan Pangan
Syakur menekankan bahwa menjadi ASN adalah pilihan, bukan paksaan. Karena itu, setiap aparatur wajib memiliki kesadaran moral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Ia bahkan menyoroti sejumlah dinas yang tingkat absensinya berada di bawah 90 persen, bahkan ada yang hanya 76 persen.
“Saya lihat di sini ada dinas yang absensinya rata-rata di bawah 90%, bahkan ada yang cuma 76%,” tegasnya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Syakur memastikan mulai Oktober 2025 akan diterapkan sistem proporsional Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dengan sistem ini, TPP ASN akan menyesuaikan dengan tingkat kehadiran.
Sebagai contoh, jika kehadiran mencapai 90%, maka TPP yang diterima juga 90%.
Lebih jauh, Syakur menegaskan pembinaan ASN bukan hanya tanggung jawab Bupati, melainkan juga kewajiban setiap kepala dinas. Menurutnya, kualitas bawahan akan berdampak langsung pada pimpinan.
” Kalau anak buahnya jelek, maka pimpinan pun akan kena dampaknya. Jadi akan ada pembinaan yang langsung dari atasan kepada bawahan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Nurdin Yana, menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Dengan hadirnya aplikasi absensi digital, kata Nurdin, kinerja ASN bisa dipantau secara konsisten.
” Sebetulnya Pak Bupati ingin memberikan satu upaya, upaya dalam karangka memberikan keberpihakan kepada masyarakat melalui kehadiran masing-masing ASN,” katanya.
Baca Juga:Bupati Garut Kosongkan Sementara Jabatan Korwil Pendidikan, Begini AlasannyaPemkab Garut Siapkan Rp60 Miliar untuk Pemeliharaan 100 Ruas Jalan Kabupaten dan Desa
“Ada sanksi, di samping sanksi administrasi juga memang sanksi hak mereka kita kurangi, khususnya masalah TPP,” jelasnya.(rizka)