Garut – Unjuk rasa yang dilakukan aliansi Mahasiswa di Kabupaten Garut pada Selasa (2/9) dilakukan secara damai. Dalam unjuk rasa ini pun unsur Forkopimda turut hadir menyaksikan bersama dengan DPRD Kabupaten Garut.
Koordinator Lapangan Aksi, Adrian Hidayat mengatakan, pihaknya sudah sepakat melakukan aksi damai. Ia juga meyakinkan tidak ada provokasi dari pihak manapun.
” Kita bersepakat bahwa aksi ini akan dilakukan secara aksi damai, Garut saya ingin jadikan sebagai contoh panggung demonstrasi yang lebih mendekatkan kepada aksi damai. Tidak ada provokasi, tidak ada anarkis, ataupun tidak ada kekerasan, dan terbukti dari awal sampai akhir aksi ini berjalan dengan damai, tidak ada sama sekali provokasi, tidak ada sama sekali kekerasan atau apapun itu,” ujarnya saat diwawancarai oleh awak media, (2/9).
Baca Juga:RT RW di Leuwigoong Meminta Kenaikan Insentif, Dinilai Tak Sebanding dengan Beban KinerjaSaat Unjuk Rasa, Anggota DPRD Garut Diabsen Satu-satu oleh Mahasiswa, Mencari Apakah Ada yang Tak Hadir
Adrian mengatakan, ada enam poin tuntutan mahasiswa dalam aksi ini. Tuntutan itupun menurutnya siap diakomodir oleh DPRD Garut bersama Pemkab.
“Oke, jadi Alhamdulillah pada kegiatan aksi aliansi mahasiswa dan juga masyarakat, per hari ini dari 6 tuntutan yang terkhusus untuk di Kabupaten Garut sudah diakomodir oleh seluruh Dewan,” ucapnya.
Diantara tuntutan mahasiswa yaitu, terkait transparansi kinerja dan anggaran DPRD Garut. Semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran harus dipublikasikan di media.
” Yang pertama itu terkait dengan transparansi dari DPRD, baik itu transparansi kinerja ataupun transparansi anggaran. Kedepan kita akan pastikan bahwa kinerja DPRD baik itu dalam bentuk kehadiran, baik itu dalam bentuk penggunaan anggaran terpublikasi di media masa berupa Instagram. Juga kedepan kita pastikan bahwa hasil reses DPRD Kabupaten Garut juga dipublikasikan. Kita agar tahu, dan itu sudah disepakati. Kemudian kita juga mendesak terkait dengan tata beracara, karena itu kunci dari semua etika-etika anggota Dewan. Kita tidak ingin moral-moral Dewan ini sangat menyengsarakan rakyat, sangat menghina rakyat, makanya kuncinya dari kode etik dan juga tetap beracara,” jelasnya.
Mahasiswa juga mendesak kepada Bupati Garut, untuk fokus dalam memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kita juga mendesak kepada Bupati Kabupaten Garut, konsen dan fokuskan terhadap IPM. Serta kita juga sangat menyesali tindakan represif di luar daerah. Maka itu, untuk itu kita meminta APH di Garut untuk senantiasa tidak melakukan represif ke depan terhadap aksi-aksi mahasiswa dan juga dari kaum-kaum lain,” katanya.