SEMARANG – Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025), menjadi pemacu semangat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
“Dalam rangka peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka, tadi sudah disampaikan pidato oleh Ketua MPR, DPR, dan Presiden. Otomatis memberikan semangat kepada daerah-daerah untuk lebih bisa membangun daerahnya,” kata Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara daring di Gedung Berlian Semarang pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, yang mengikuti sidang secara daring di Gedung Berlian Semarang, menegaskan bahwa pesan Presiden untuk menekan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem hingga nol persen, merupakan tantangan besar yang harus diwujudkan bersama.
Baca Juga:7 Rahasia Pakai Parfum agar Wangi Tahan Seharian, Bukan Sekadar Semprot LangsungWisatawan Mancanegara Lebih Tertarik dengan Wisata Sejarah dan Budaya Garut
“Tadi sudah bisik-bisik dengan Gubernur, ini akan kita perjuangkan walaupun tantangannya berat. Tapi ini harus kita laksanakan, karena mereka (masyarakat miskin) adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama, mungkin nenek atau kakeknya dulu juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia,” katanya.
Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan secara komprehensif supaya warga yang masuk kategori. Miskin bisa terentaskan.
“Ini yang menjadi tantangan seluruh pihak, mulai Gubernur, DPRD, Aparatur Sipil Negara, masyarakat, dan pengusaha untuk mengeroyok bersama. Ini harus betul-betul kita lakukan, kita betul-betul perjuangkan, supaya kehidupan lebih layak lagi,” jelas Sumanto.
Setali tiga uang, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, kerja-kerja kolaboratif harus digelorakan di Jawa Tengah untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah ini.
“Ini adalah tugas dan tantangan kita bersama. Kita punya motto bahwa kerja kita bukan superman, bukan one man show, tetapi super team — bersama-sama,” kata Luthfi.
Menurut dia, indikator kemiskinan yang ada harus dikeroyok oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi terkait, termasuk pengusaha. Indikator yang harus dikerjakan bersama itu antara lain pendidikan, bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, kesehatan, dan lainnya. Program-program yang digulirkan itu harus tepat sasaran.
“Artinya program-program yang tepat sasaran, langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan langsung berdaya guna saat itu. Setiap triwulan kita evaluasi, apakah dari miskin P1 bisa meningkatkan P2, kalau bisa menjadi P3 atau potensi miskin. Kalau perlu tidak ada (kemiskinan),” tegas Mantan Kapolda Jateng ini.