Tak hanya soal bantuan pangan, ia juga menyoroti masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak aktif, sehingga masyarakat kesulitan saat berobat di rumah sakit. Meski Pemerintah Kabupaten Garut telah menawarkan alternatif bantuan melalui Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat (Lapad Ruhama), namun aksesnya dinilai masih belum optimal.
” Nah itu lebih berat lagi Pak, itu masyarakat Garut itu lebih parah lagi, sekarang yang di rumah sakit, kis nya yang PBI itu tidak aktif, kemana? Itu bingung masyarakat, tapi kata Pak Bupati bisa di cover oleh Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat (Lapad Ruhama) Itu juga masih sulit Pak, masyarakat itu bingung,” katanya.
Ia pun mendorong adanya forum diskusi antara Dinas Sosial Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah, BPJS Kesehatan, hingga Kementerian Sosial untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh.
Baca Juga:H.Imat Rohimat Anggota DPRD Garut Tanggapi Temuan Bantuan Beras Kurang TakaranLaskar Prabowo 08 Mengilustrasikan Tragedi Pendopo Garut dengan Peristiwa Kanjuruhan
” Saya atas nama apa namanya masyarakat mungkin ya ke Kementerian Sosial coba Pak ya itu coba data-data benahi yang benar manajemen kebawahnya, yang benar pak jangan sampai ribut di masyarakat, kemarin ini tidak kebagian, ini kebagian, itu yang yang paling rawan itu ketika ada bantuan dan ketidaktepatan data, sehingga timbul perpecahan di masyarakat, timbul tidak ada gotong royong, kesenjangan terlalu banyak,” ungkapnya.
” Maka saya harapkan kementerian, coba dari Kementerian Pusat ke dinas jabar, lanjut ke kabupaten/kota itu yang sinkron lah, jangan sampai ditebak-tebak data, jangan sampai ditebak yang jelas lah. Saya lebih menggaris bawah, itu yang pendata yang di bawah lah, tolong perhatikan yang benar mendatanya, jangan sampai ribut-ributlah di masyarakat,” pungkasnya. (rizka)