Garut – Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Komisi II Fraksi Partai Golkar, H. Imat Rohimat, menyoroti persoalan ketidaktepatan dalam pendataan bantuan sosial di Kabupaten Garut. Ia menilai, perubahan basis data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ke DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) belum sepenuhnya menjawab persoalan ketepatan sasaran.
Menurut Imat, banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terdata. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan, namun kini terhapus dari daftar.
” Terkait yang beredar di masyarakat tentang bantuan sosial, dan yang lainnya, itu ada apa ya, yang tadinya dapat, sekarang tidak. Kalau pun itu tidak jadi masalah sepertinya kalau mengurangi, tapi yang patut dipertanyakan dan perlu dipikirkan oleh dinas sosial, ini yang sudah haknya tapi tidak dapat. Katanya sekarang itu berdasarkan data DTSEN. Itu sudah bagus katanya, tapi di masyarakat itu patut dipertanyakan, karena yang haknya itu tidak mendapatkan,” ujarnya.
Baca Juga:H.Imat Rohimat Anggota DPRD Garut Tanggapi Temuan Bantuan Beras Kurang TakaranLaskar Prabowo 08 Mengilustrasikan Tragedi Pendopo Garut dengan Peristiwa Kanjuruhan
Lebih lanjut, Imat menjelaskan bahwa berdasarkan skema DTSEN, penerima bantuan sosial seharusnya berasal dari kelompok desil 1 sampai 5. Namun, ia menilai implementasinya masih tidak tepat sasaran.
“Coba ditelusuri ke bawah, saya mendengar dari masyarakat itu banyak yang tidak tepat, dari mana data itu? Dulu itu berdasarkan DTKS, sekarang DTSEN yang 1 sampai desil 5 itu, yang mendapatkan bantuan sosial itu desil 1 sampai 5, tapi pada saat ini, apakah sudah tepat? Tidak tepat,” katanya.
Seharusnya kata Imat, yang harus mendapatkan bantuan itu adalah yang paling susah. Dan harusnya yang mendata itu adalah RT RW setempat, agar mengetahui mana yang perlu mendapat bantuan, dan mana yang tidak.
“Saya tidak terlalu jauh mengetahui, yang jelas yang paling repot atau susah Itu tidak mendapatkan, pertanyaannya siapa yang mendata, itu siapa yang mendata bisa begitu, menurut pengalaman saya Itu kalau data, kalau data diserahkan ke RT RW bakal valid lah, karena apa? karena RT RW itu tahu, desa itu tahu mana yang harus dibantu, nah sekarang yang Dinsos itu kemarin berdasarkan DTKS salah, berdasarkan DTSEN masih saja terlewat,” ungkapnya.