Garut – Anggota DPRD Kabupaten Garut Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, H.Imat Rohimat menyoroti terkait bantuan pangan beras di sejumlah desa di Kabupaten Garut yang tidak sesuai takaran.
Menurutnya, jika dari 10 kg beras itu kurangnya 5ons itu hal yang wajar, namun jika kurangnya lebih dari 1 kg itu termasuk ke pelanggaran.
” Jadi sepengatuan saya, saya mantan kepala desa, jadi kurang itu hal wajar ketika kurangnya dari 10 kilo kurang 5 ons, Itu dari keadaan keringnya itulah pasti susut. Tapi kurangnya 1 kilo lebih itu pelanggaran, saya lihat mungkin katanya ada pencolokan mah, tapi tidak mungkin semua dicolok untuk ngetes, ngetes beras itu ya kekeringannya berapa persen gitu kan, itu ya dicolok itu nah kalau semua dicolok pasti tidak mungkin ya,” ujarnya.
Baca Juga:Laskar Prabowo 08 Mengilustrasikan Tragedi Pendopo Garut dengan Peristiwa KanjuruhanPetani Garut Keluhkan Serangan Hama Tikus, Dinas Pertanian Serukan Gertak
“Jadi kalau pendapat saya, pengalaman saya kalau kurang itu pasti, tapi kurangnya berapa? kalau 5 on, 4 on, 6 on wajar-wajar saja, tapi kalau 1 kilo lebih itu tidak wajar, itu patut diperbanyakan tolonglah ada pembenahan yang benar,” katanya.
Langkah dari DPRD Garut komisi II sendiri menurut Imat, akan segera komunikasi dengan pihak terkait, untuk mempertanyakan masalah ini.
” Saya akan komunikasi nantilah, komunikasi dengan yang terkait lah ya ini bagaimana, kita jangan suudzon juga, mungkin yang kurang itu satu karung gitu kan, tidak semua gitu kan, ini kan baru praduga, orang bisa mempelintirkan kan, wah ini pengaruh berasnya, padahal yang kurangnya satu karung, contoh dua karung, tapi kalau tadi kata saya, kalau 5ons 6ons, wajar-wajar lah, karena kekeringan gitu, kena presentasi air, nah itulah mungkin,” jelasnya.
H.Imat pun menghimbau kepada setiap kepala desa ketika menerima bantuan apapun harus hati-hati, lakukan cek secara berkala, agar terhindar dari fitnah, karena pemerintah desa sering didemo oleh masyarakat terkait bantuan apapun yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
” Jadi untuk para kepala desa yang menerima bantuan itu harus hati-hati, dicek lagi, jangan sampai ada fitnah, fitnah untuk pemerintah desa. Pemerintah desa itu capek, pusing sama masyarakat didemo, apalagi berasnya kurang, makanya ke pengelola di desa, pemerintah desa hati-hati dengan penerimaannya, jangan terburu-buru, sekarang desa lagi dikekesek, Kenapa? karena datangnya bantuan tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, nah itu kasihan lah, kasihan pemerintah desa,” tutupnya. (rizka)