6. Mengakses Informasi dan Dokumen
Untuk menjalankan tugasnya, BPK berhak meminta berbagai dokumen dan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan keuangan negara. Keterbukaan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan audit.
Landasan Hukum BPK
- UUD 1945 (Pasal 23E ayat 1): Menegaskan keberadaan BPK sebagai lembaga yang independen.
- UU No. 15 Tahun 2006: Mengatur secara detail struktur, tugas, hingga kewenangan BPK dalam menjalankan fungsinya.
Kenapa Peran BPK Penting?
Bayangkan jika tidak ada lembaga seperti BPK. Penggunaan dana publik bisa saja luput dari pengawasan, celah korupsi terbuka lebar, dan rakyat tak tahu ke mana larinya uang mereka. Dengan hadirnya BPK, pengelolaan keuangan negara berada di bawah radar yang ketat—demi menjaga kepercayaan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang bersih.