Radar Garut – Di balik berjalannya sistem pendidikan di tingkat kabupaten dan kota, ada satu sosok penting yang memegang kendali arah dan kebijakannya: Kepala Dinas Pendidikan.
Walapun kerap muncul dan terdengar di berita atau dokumen resmi, tidak semua orang benar-benar memahami seberapa besar tanggung jawab yang diemban oleh jabatan ini.
Kepala Dinas Pendidikan bukan sekadar pejabat struktural. Kepala Dinas merupakan orang yang memimpin jalannya urusan pendidikan dari balik meja dinas hingga ke lapangan, mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa setiap anak mendapat hak pendidikan yang layak sesuai aturan dan kebutuhan daerah.
Baca Juga:Alpukat Enak Tanpa Gula? Ini Cara Cerdas Menyulapnya Jadi Camilan Sehat7 Titik Tubuh yang Tepat untuk Menyemprotkan Parfum
Apa Tugas Pokoknya?
Secara umum, Kepala Dinas Pendidikan bertugas menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sesuai kewenangan daerah. Tapi jika diurai lebih rinci, inilah beberapa poin penting yang menjadi tanggung jawabnya:
- Menyusun kebijakan teknis pendidikan di daerah, agar program dari pusat bisa diterapkan dengan tetap memperhatikan kondisi lokal.
- Mengelola dan mengawasi satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, hingga SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
- Menyiapkan program kerja tahunan dan perencanaan anggaran pendidikan.
- Melakukan pembinaan terhadap guru, kepala sekolah, hingga tenaga pendidikan lainnya.
- Mewakili dinas dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pihak eksternal, termasuk dunia usaha dan organisasi masyarakat.
Tugas-tugas tersebut bukan hanya administratif, tetapi berdampak langsung pada kualitas pendidikan di lapangan.
Pekerjaan Serius yang Tak Terlihat
Kepala Dinas Pendidikan tidak cuma menandatangani surat atau hadir di acara seremonial. Mereka harus memastikan distribusi guru merata, pembangunan sekolah berjalan tepat waktu, hingga menanggapi berbagai keluhan dari masyarakat. Di sejumlah daerah, kepala dinas bahkan ikut terjun langsung saat terjadi masalah, seperti putus sekolah, konflik guru, atau gangguan belajar karena bencana.
Mereka juga harus terus mengikuti perkembangan teknologi pendidikan, mengawal penerapan kurikulum, dan mendukung program literasi maupun numerasi.
Sinergi, Bukan Jalan Sendiri
Untuk bisa menjalankan semua tanggung jawab itu, seorang kepala dinas tidak bisa bekerja sendiri. Ia harus membangun sinergi dengan DPRD, kepala sekolah, para guru, organisasi profesi, serta para orang tua. Kolaborasi menjadi kunci agar kebijakan tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga efektif di lapangan.