GARUT – Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut tidak tinggal diam terkait perlakuan sebuah SMK Negeri di Kecamatan Tarogong Kaler yang tidak mengizinkan seorang siswanya mengikuti ujian lantaran belum membayar sumbangan pendidikan.
Siswa tersebut adalah Muhamad Rizki, yang berasal dari keluarga miskin ekstrem di Garut. Rizki terpaksa tidak dapat mengikuti ujian kenaikan kelas karena belum melunasi sumbangan pendidikan sebesar Rp9 juta.
” Awalnya Muhammad Rizki dibebankan 11 juta rupiah, kemudian diturunkan oleh pihak sekolah menjadi 9 juta rupiah,” ujar Yudha.
Baca Juga:Siswa Miskin Ekstrem di Garut Tak Bisa Ikut Ujian Lantaran Tak Bayar Sumbangan Pendidikan, Yudha Kecewa BeratRumah Warga Limbangan Garut Ludes Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta
Ironisnya, pihak sekolah justru mencatat Rizki seolah-olah mengundurkan diri, padahal siswa tersebut tidak diberi kartu ujian dan tidak diberikan kesempatan mengikuti ujian kenaikan kelas.
” Ayah ibunya belum memiliki rumah, keluarga ini masih mengontrak rumah. Ayahnya Muhammad Rizki yang bernama pak Andri Kuswandi bekerja menjadi pencari rongsokan untuk menghidupi anak istrinya,” ujarnya.
Yudha menegaskan, sumbangan pendidikan seharusnya bersifat sukarela, bukan ditetapkan jumlah tertentu, karena jika dipatok, hal tersebut menjadi pungutan yang dilarang di sekolah negeri.
” Lagipula Dana Sumbangan Pendidikan harusnya bersifat sukarela, bukan ditentukan besaran jumlahnya. Jika ditentukan jumlahnya dikategorikan pungutan. Yang namanya pungutan sangat dilarang di sekolah Negeri,” tambah Yudha.
Ia juga menyoroti rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Garut yang hanya 7,8 tahun, serta Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMA baru mencapai 60,04 persen, sementara SMP baru 76 persen. Menurutnya, hal ini berkontribusi pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Garut.
” Ini yang menyebabkan indeks pembangunan manusia Garut masih rendah. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas di Garut baru di kisaran 60,04 persen. Sedangkan angka partisipasi murni SMP di 76 persen,” katanya.
” Besarnya jumlah Dana Sumbangan Pendidikan yang menyebabkan banyak siswa yang berasal dari keluarga miskin menjadi putus sekolah. standar pelayanan minimal bidang pendidikan di Garut masih dikategorikan tuntas muda, kita belum tuntas madya dan masih jauh ke tuntas paripurna,” ujarnya.
Baca Juga:Disdik Garut Tegaskan Tak Boleh Ada Pungutan Apapun Saat Menerima Siswa BaruBupati Garut Terjun Langsung Tertibkan Bangunan Melanggar Aturan di jalan Ibrahim Adjie
” Saya harap Pemkab Garut bisa melakukan langkah koordinasi yang intensif dengan Pemprov Jabar agar fenomena seperti adik muhammad rizki yang tak bisa ikut ujian kenaikan kelas karena keluarganya tak bisa membayar dana sumbangan Pendidikan bisa diminimalkan,” sebutnya lagi.