” Bayangkan tunas bangsa seperti muhammad rizki menjadi minder untuk bersekolah karena tak bisa ikut ujian kenaikan kelas karena tak mampu membayar DSP. Dimana letak sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.. Sekolah yang seharusnya menjadi entitas menyuburkan nilai Pancasila malah jadi lembaga yang membuat luntur nilai nilai Pancasila. Kepala sekolah dan guru guru harus menunjukkan bisa mengamalkan nilai nilai Pancasila,” ujarnya.
Menurut yudha Pemkab Garut jangan berdiam diri walau Pendidikan menengah bukan kewenangan pemkab Garut. Langkah kordinatif diperlukan.
” Jangan biarkan anak anak bangsa jadi putus sekolah karena mahalnya dana sumbangan Pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah,” katanya.