GARUT – Pembongkaran kios pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lahan milik pemerintah di sepanjang jalur provinsi, khususnya dari kawasan Tarogong hingga pusat Kota Garut, mulai dilakukan sejak Jumat (11/7). Tindakan ini menyusul imbauan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah sejak sebulan terakhir.
Penertiban tersebut dipastikan berdampak kepada sejumlah pedagang yang biasa berjualan di jalur tersebut. Salah satu pedagang yang terdampak adalah Nafis (45), seorang pedagang jasa bengkel asal Kecamatan Bayongbong, Garut yang setiap hari melayani pelanggannya di depan Taman Pasirmuncang.
Terkait kebijakan penertiban tersebut, kepada Radar Garut, Nafis mengaku pasrah dengan pembongkaran lapaknya. Meski begitu ia mengaku cukup merasakan beratnya dampak kebijakan ini terhadap kehidupannya dan keluarganya.
Baca Juga:Bupati Garut Sayangkan Sekolah yang Tagih Langsung Biaya Seragam saat Pendaftaran32 Petani yang Gagal Panen Terima Bantuan Rp6 Juta per Hektare
“Sebulan ke belakang memang sudah ada himbauan agar semua jongko dibongkar semua, jadi enggak boleh ada PKL yang membangun di tanah pemerintah intinya mah. Cuman saya enggak bisa apa-apa, mungkin karena saya memang salah, jadi ya saya nerima kalau buktinya harus begini,” kata Nafis.
Pembongkaran lapaknya dan yang lainnya, menurut Nafis, baru dimulai pada hari Jumat kemarin tepat setelah salat Jumat, dan rencananya lapak bengkelnya akan turut dibongkar esok hari. Ia menyebutkan bahwa pembongkaran ini mencakup seluruh jalur provinsi, namun area seperti jalur Bagendit belum termasuk.
Nafis, mengaku telah membuka usaha bengkel di lokasi tersebut sejak lama. Namun dirinya mengakui memang tidak memiliki izin resmi untuk menempati lahan tersebut karena “membeli” hak menempati jongko dari pihak sebelumnya.
Dengan lima orang anak, empat di antaranya masih bersekolah, dan satu balita, Nafis sangat mengandalkan penghasilan dari bengkelnya untuk membiayai kebutuhan keluarga. Ia berharap besar akan adanya kebijakan relokasi dari pemerintah provinsi.
“Kalau saya maunya ada kebijakan dari pemerintah. Istilahnya saya banyak kebutuhan, untuk anak juga, tempat belum ada gantinya untuk usaha. Kalau bisa mah ada kebijakan pemerintah, ada relokasi, supaya saya bisa membiayai keluarga, harus mencari uang, ngasih uang buat keluarga juga lancar. Kalau sekarang ya mau bagaimana, saya juga bingung mau kerja juga di mana,” ungkapnya.