“Kalau bisa mah dalam menentukan roadmap pendidikan ke depan tuh seperti apa, harusnya swasta diajak juga, misalnya kaya ada Musrembang, diajak teh ketika sudah jadi, Iya diundang pas penetapan, ngga pas proses nya mah, proses nya mah belum pernah diajak, nah itu problem sekali,” katanya.
Kendati demikian, Imam memahami kondisi anggaran daerah yang terbatas, namun ia berharap adanya keterbukaan dan ruang diskusi resmi antara pemerintah daerah dan pihak swasta, sehingga tidak ada kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Garut.
“Kami berharap ke depannya memang sangat terbatas anggaran, tapi kalau ada keberpihakan, kemudian dijelaskan kepada kami, diajak diskusi, itu yang lebih penting,” ucapnya.
Baca Juga:Semangat "Mens Sana in Corpore Sano", Pegawai Lapas Garut Gelar Jalan SehatMiris, Warga Garut Ini Terpaksa Tinggal di Kandang Domba Setelah Rumahnya Roboh
“Ya bukan gak ada sih, cuman tidak melalui forum-forum yang resmi gitu. Harusnya mah kan diundang, jangan saya datang kesana, nanti mah dipanggil ayo sok ngobrol bareng-bareng,” pungkasnya. (rizka)