Garut – Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang baru menggantikan Ade Manadin memunculkan berbagai harapan dari masyarakat pendidikan di Garut, salah satunya datang dari kalangan sekolah swasta.
Mantan Sekretaris Forum Kepala SMP Swasta (FKSS) Kabupaten Garut, Imam Kamaludin, menekankan pentingnya keterlibatan sekolah swasta dalam setiap kebijakan pendidikan daerah. Ia menyebut, kontribusi sekolah swasta dalam dunia pendidikan sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, seperti peran perguruan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Pasundan.
“Swasta itu sudah ada jauh semenjak Indonesia sebelum merdeka di bidang pendidikan ya, ada perguruan Muhammadiyah, ada perguruan NU, Ada perguruan Pasundan, itu mereka sudah berkiprah. Artinya tidak bisa dipandang sebelah mata, posisi dan keberadaan dari sekolah-sekolah swasta, di Kabupaten Garut lah khususnya,” ujarnya.
Baca Juga:Semangat "Mens Sana in Corpore Sano", Pegawai Lapas Garut Gelar Jalan SehatMiris, Warga Garut Ini Terpaksa Tinggal di Kandang Domba Setelah Rumahnya Roboh
Maka dari itu, menurut Imam dengan keberadaan swasta yang sudah lama berkiprah bagi bangsa, menurutnya pemerintah harus memberikan perhatian yang berimbang.
” Oleh karena itu tentu harus berimbang, berimbang dalam hal apapun, dalam perhatian, dalam bantuan, jadi kadang-kadang ada perkataan “da saya mah birokrat, maka saya akan mendahulukan sekolah-sekolah negeri”. Memang betul itu, tapi negara juga bukan hanya milik negeri, milik swasta. Dan negara itu dibentuk oleh orang-orang swasta, oleh budi utomo, oleh orang-orang etno, oleh orang-orang muhamadiyah,” ucapnya.
“Maka dari itu perlu juga ada keberpihakan, ada keberimbangan, ada prinsip keadilan yang harus tegakkan oleh seorang Kepala Dinas Pendidikan, Itu mau dalam hal apapun, mau bantuan, mau perhatian,” jelasnya.
Lebih lanjut, Imam menilai penanganan saat terjadi bencana masih cenderung memprioritaskan sekolah negeri, sementara sekolah swasta seringkali hanya didata tanpa tindak lanjut bantuan nyata.
“Maaf maaf saja ketika terjadi bencana, yang didahulukan kan sekolah negeri, menerima bantuan teh ya seperti itu, swasta mah cuman sekedar dilihat udah aja, banyak lah tanah retak, longsor di selatan, tanah bergerak dan lain-lain, udah weh, dengan alasan ya kurang anggaran lah dan lain-lain,” ungkapnya.
Terkait perencanaan pembangunan pendidikan ke depan, Imam berharap Pemkab Garut dapat melibatkan pihak swasta sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat penetapan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).