Padahal, kata Harli, hal itu bukan menjadi kebutuhan siswa pada saat itu. Terlebih, pada tahun 2019 penggunaan laptop yang berbasis pada operating system Chromebook itu sudah diuji coba dan hasilnya tidak efektif.
“Karena kita tahu bahwa dia berbasis internet, sementara di Indonesia internetnya itu belum semua sama, bahkan ke daerah-daerah, sehingga diduga bahwa ada persekongkolan di situ,” ungkap Harli.
Proyek digitalisasi pendidikan tersebut menelan anggaran negara hingga Rp9,9 triliun, terdiri dari Rp3,58 triliun dari satuan pendidikan dan Rp6,39 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Kejagung masih menghitung potensi kerugian negara dalam proyek tersebut.
Baca Juga:Kejaksaan Agung Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun di Era Nadiem MakarimPresma BEM Uniga Nilai Program Dinas KB Kurang Efektif Tekan Kasus Kekerasan Seksual di Garut
Penyidikan akan terus dikembangkan, dan Kejagung tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa siapapun yang dianggap mengetahui peristiwa pidana ini.***