Garut – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Garut menggelar audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Senin (2/6/2025). Aksi berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga 18.30 WIB sebagai bentuk penegasan atas sejumlah tuntutan yang sebelumnya telah disuarakan dalam Forum Mimbar Bebas.
Koordinator Lapangan, Dani Wijaya Kusuma, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari tiga tuntutan utama yang disuarakan dalam Mimbar Bebas, yakni realisasi Peraturan Daerah (Perda), revitalisasi Pasar Induk, serta evaluasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Garut.
“Sebelum kita melakukan aksi seperti ini, kita mengadakan dulu mimbar bebas. Ada tiga tuntutan. Pertama, perda. Kedua, repitalisasi pasar induk. Ketiga, itu evaluasi kinerja 100 hari bupati. Karena apa? 100 hari bupati dirasa bukan adaptasi saja sebagai seorang pemimpin, tapi harus menunjukkan sikap kepemimpinan dan bagaimana progres mereka sebagai seorang pemimpin. Bukan hanya menjanjikan kepada rakyat saja, bukan hanya menjanjikan lapangan kerja, kesehatan, pendidikan. Tapi nyatanya di Kapupan Garut, rakyat masih banyak yang memang tidak mendapatkan hak dan kewajibannya,” ujarnya saat diwawancarai oleh awak media, (2/6).
Baca Juga:Satpol PP Garut Larang Pedagang Hewan Kurban Berjualan di TrotoarPNM Cabang Garut Kobarkan Semangat Pancasila dan “Beta Selalu Ada” di Momen HUT PNM ke-26
Dani juga menambahkan bahwa mahasiswa menuntut permintaan maaf secara terbuka dari DPRD dan Pemkab Garut karena telah meleset dari jadwal yang disepakati pada Mimbar Bebas sebelumnya. Menurutnya, audiensi yang dijanjikan pukul 13.00 WIB molor hingga pukul 15.30 WIB tanpa kejelasan.
“Pertama kita hari ini ingin meminta para legislatif dan eksekutif meminta maaf karena mereka mengingkari janjinya. Tidak elok dan tidak layak seorang pemimpin mengingkari janjinya yang akan mengadakan mimbar bebas di jam 1 tapi pada setengah 3 mereka tidak datang. Yang kedua, kita meminta, karena sebelumnya kita sudah mengadakan mimbar bebas. Mimbar bebas yang kedua itu adalah mengenai sejauh mana progres legislatif dan eksekutif melaksanakan tuntutan dari kaum mahasiswa. Dan sekarang adalah reaksi dari kami atas kekecewaan legislatif dan eksekutif. Kami merasa mereka sebagai seorang pemimpin Kabupaten Garut mengalami krisis kemimpinan,” jelasnya.
Aliansi Mahasiswa juga mengkritisi minimnya ruang dialog antara pemerintah daerah dengan kalangan mahasiswa. Mereka mengaku telah mengirimkan surat permohonan audiensi sejak tiga hari sebelumnya, namun merasa tidak mendapatkan respons yang layak.