JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah keras kabar yang beredar soal perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel. Kabar tersebut pertama kali dimuat oleh media Israel, Ynet, yang menyebut bahwa kedua negara telah membuka komunikasi untuk menormalisasi hubungan diplomatik di tahun 2024.
“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” kata Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis 29 Mei 2025 kemarin.
Isu perundingan itu dikaitkan dengan dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Sebagai imbal balik, Indonesia disebut-sebut diminta mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Baca Juga:Ahab Sihabudin Harapkan Akselerasi Perbaikan Jalan RusakAhab Sihabudin: Dorong Optimasi Penyelenggaraan Perkebunan Untuk Kesejahteraan Rakyat
Namun Yusril menampik narasi tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak awal kemerdekaan, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan istilah “normalisasi” seperti yang digunakan media asing itu, menurutnya, tidak relevan.
Pasalnya, Indonesia memang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal.
Yusril menegaskan, Israel memang pernah menyampaikan wacana dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik. “Permintaan tersebut telah kami tolak,” ujar Yusril.
Menurut Yusril, dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya.
“Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang tersebut,” ucap Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut.