GARUT – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Garut, Nurrodhin, menyampaikan, bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun Organisasi Masyarakat (Ormas) yang bermasalah ataupun bertindak seperti premanisme penangananya ada di pihak kepolisian Republik Indonesia.
“Karena di situ kepolisian merupakan bagian dari satgas di bidang penindakan,”Ujar Nurrodhin, Senin (26/5).
Ia mengatakan, terkait dengan Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan premanisme dan LSM bermasalah merupakan program pemerintah pusat. “Dan kita sudah melaksanakan 2 kali zoom meeting, yang artinya penangananya diserahkan kepada tim penyelenggara pemberantasan premanisme di masing-masing kabupaten/kota,”katanya.
Baca Juga:Jalan Merdeka Garut Mulai Dipakai untuk Parkir, Kadishub: Belum Ada Penetapan ResmiAnak Buah Jadi Korban Pengeroyokan, Begini Kata Kalak BPBD Garut
Saat disinggung apakah di Garut ada LSM atau Ormas yang bertindak seperti premanisme, pihaknya saat ini sedang berkoordinasi berkaitan dengan keberadaan ormas-ormas dari berbagai macam pelaporan yang disampaikan oleh warga masyarakat.
“Kalaupun ada, dari sudut LSM kita akan melakukan pembinaan tentang peran fungsi ormas, kalau memang mereka melakukan tindakan tindakan premanisme itu penangananya ada di tim penindakan satgas premanisme kabupaten Garut, tidak oleh Kesbangpol,” katanya.
Sementara itu, Nurrodhin menambahkan, bahwa sampai saat ini di Kabupaten Garut jumlah LSM yang tercatat itu sekitar 600 LSM.
” Tetapi yang aktif itu sekitar 200an, yang dikatakan aktif itu mereka yang ada kegiatannya, ada tempat kumpulnya, ada alamatnya, dan mereka senantiasa menyampaikan pelaporan kepada kementrian hukum dan HAM berkaitan dengan keberadaan organisasi tersebut,” pungkasnya. (Ale).