CIREBON – Suasana Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar pada Jumat (16/5) memanas setelah Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dianggap merendahkan institusi legislatif.
Menurut Fraksi PDIP, pernyataan yang disampaikan Gubernur Dedi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, dinilai mencerminkan sikap yang meniadakan fungsi dan peran strategis DPRD dalam proses pengambilan keputusan daerah.
Lantas seperti apa pernyataan Dedi Mulyadi yang dinilai merendahkan marwah DPRD itu?
Baca Juga:Kewenangan Gubernur dalam Pendidikan, Mana yang Diikuti, Menteri Atau Gubernur Jika Bertentangan?Memo Hermawan Sebut Aksi Walk Out untuk Membela Kehormatan DPRD Jabar, Bukan Fraksi
Dalam pidatonya di Bale Jaya Dewata, Cirebon, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa tidak semua kebijakan harus melalui proses koordinasi dengan DPRD. Ia menegaskan bahwa kepala daerah memiliki ruang untuk mengambil keputusan secara mandiri, dan cepat, terutama pada isu-isu tertentu yang bersifat teknis dan mendesak.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah kebijakan pembongkaran bangunan ilegal di sepanjang bantaran sungai. Menurut Dedi, kebijakan semacam itu dapat dieksekusi langsung oleh kepala daerah tanpa perlu persetujuan legislatif.
” Maka pak ketua DPRD, apa yang kita letakkan. Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. kenapa? kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. karena dprd ada konstituennya di situ. ada partai A, partai B, partai C, diskusinya akan berhari hari. nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari Kanal youtube @Lembur Pakuan Channel.
Dalih Menjaga DPRD dari Tekanan Politik
Dalam pernyataannya, Dedi menyebut bahwa langkah pengambilan keputusan secara langsung itu justru bertujuan untuk melindungi DPRD dari tekanan politik dan tuntutan konstituen.
“Maka itu saya pilih saya bongkar sendiri, kenapa? agar bapak tidak cacat. agar bapak tidak pusing menghadapi konstituen,” ujarnya.
“Ketika konstituen bertanya ke bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar. Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar, bapak cukup mengatakan, bupati na teu bisa gubernur na teu bisa dicarek jeung teu benang diurus. saya ge teu dibabawa, maka bapak-bapak bersih (Bupatinya, gubernurnya tidak bisa dilarang, dan tidak bisa diurus, saya juga gak dibawa-bawa, maka bapak-bapak bersih),” ujarnya.