GARUT – Fenomena menjamurnya pengemis dan pengamen, termasuk yang melibatkan anak-anak, di berbagai ruas jalan Kabupaten Garut belakangan ini menjadi sorotan serius. Tindakan eksploitasi terhadap anak dalam aktivitas mengemis dinilai sangat memprihatinkan dan harus segera ditangani.
Anggota DPRD Garut Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa keberadaan pengemis di Garut, baik yang melibatkan anak-anak maupun tidak, tidak boleh dibiarkan.
“Ya itu permasalahan sosial, harus tegas. Pemkab Garut harus tegas baik pengemis yang tanpa anak, atau yang dengan anak, di Garut itu tidak boleh ada pengemis, tapi Pemkab Garut harus memberdayakan permasalahan itu, kolaborasi multisektor, dana CSR dihimpun,” ujarnya belum lama ini.
Baca Juga:Masih Ada Buruh di Garut yang Belum Digaji UMK, Begini CurhatannyaDLH Garut Usulkan Pengadaan Georadar untuk Deteksi Kerentanan Pohon Sebelum Tumbang
Ia mendorong Pemkab Garut untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif lintas sektor dalam menangani persoalan sosial tersebut. Menurutnya, sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility), sangat penting untuk menciptakan solusi berkelanjutan.
“Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Harus ada kolaborasi multisektor. Dana CSR bisa dihimpun untuk mendukung program pemberdayaan. Jangan hanya melarang, tapi juga membuka jalan agar mereka punya pilihan hidup yang lebih baik,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada isu pengemis, Yudha juga menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah di Garut. Ia menyebut, pemerintah daerah bisa mencontoh kota-kota lain yang telah berhasil mengelola sampah secara inovatif.
“Pengamis tidak boleh ada, karena pengamis itu menurut saya juga ini berbicara mentalitas juga, dan itu berbicara permasalahan sosial,” jelasnya.
“Tidak boleh ada pengemis di Kabupaten Garut, tapi mereka berdayakan, ubah untuk mereka mau berwirausaha, mereka mau bekerja, dan beri ruang untuk itu dengan kolaborasi multisektor. Ada kolaborasi pendanaan dari dana CSR, ada juga dari orang-orang yang paham yang mengenai teknologi virolisi, teknologi itu untuk dibawa ke Garut, Dan sumber pendanaan bisa dari APBD dan bisa dari CSR, itu salah satunya,” katanya.
Tak hanya masalah pengemis, Yudha juga menyoroti masalah sampah di Kabupaten Garut. Pemerintah Kabupaten Garut menurutnya harus mencontoh daerah lain yang berhasil dalam manajemen pengelolaan sampah.