GARUT – Rencana reaktivasi jalur kereta api Garut–Cikajang mulai menuai beragam tanggapan, terutama dari masyarakat yang selama ini memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Salah satu suara datang dari warga Kabupaten Garut yang sudah puluhan tahun bermukim di sepanjang jalur rel lama tersebut.
Rencana reaktivasi ini sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama PT KAI dan Kementerian Perhubungan. Dimana Dedi Mulyadi mengatakan ada 11 jalur kereta api yang akan direaktivasi di Jabar, salah satunya jalur Garut-Cikajang.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus membuka kembali akses transportasi kereta api ke Cikajang, yang pernah menjadi stasiun tertinggi di Indonesia.
Baca Juga:MSF dokter Tersangka Pencabulan, Mulai Praktek Sejak 2023 di GarutPusat Strategi Kebijakan Kemenimipas Jadikan Lapas Garut Sebagai Percontohan di Bidang Ketahanan Pangan
Namun, bagi sebagian warga yang telah lama menggunakan lahan eks jalur kereta, rencana ini memunculkan kekhawatiran. Deden, salah seorang pengguna lahan PT KAI, mengungkapkan, selama puluhan tahun masyarakat tidak gratis menempati lahan PT. KAI. Mereka membayar sewa.
Oleh karena itu, Deden berharap, pemerintah perlu menghargai upaya mereka menjaga kewajibannya.
“Selama ini kami bukan menempati secara gratis. Kami selalu memenuhi kewajiban menyewa tanah milik PT KAI. Jadi, ketika rencana reaktivasi ini benar-benar akan berjalan, kami berharap ada keadilan dalam prosesnya,” ujar Deden.
Menurutnya, bila reaktivasi jalur kereta memaksa warga untuk direlokasi, maka pemerintah dan PT KAI diharapkan memberikan kompensasi yang layak. Hal ini penting agar warga terdampak memiliki kesempatan untuk mencari tempat tinggal baru tanpa harus terbebani secara ekonomi.
Deden juga menyoroti sosok Gubernur Dedi Mulyadi, yang selama ini dikenal dekat dengan rakyat kecil dan memiliki perhatian tinggi pada keadilan sosial. Ia berharap kepedulian itu juga terwujud dalam proses pengambilan keputusan mengenai reaktivasi jalur ini.
“Kalau memang harus direlokasi, kami ingin ada penggantian yang sesuai,” ujarnya.
Namun demikian, dia lebih berharap bahwa tanah PT KAI tersebut bisa dijual ke masyarakat dan reaktivasi tidak jadi dilakukan.***