JAKARTA – Kejadian yang melibatkan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin resmi, menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun merespons tegas dan menyatakan akan memperkuat edukasi terhadap seluruh kepala daerah agar mereka lebih memahami batasan wewenang dan tanggung jawabnya.
Setelah menjalani pemeriksaan intensif dengan 43 butir pertanyaan oleh Inspektorat Kemendagri, kasus Lucky Hakim dinilai sebagai contoh nyata pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap aturan administrasi dan etika jabatan publik.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa langkah preventif akan segera diambil agar kesalahan serupa tidak kembali terulang.
Baca Juga:Fadli Zon Akan Pertemukan Musisi sampai Penulis Lagu, Cari Solusi Terkait Royalti Harga Beras Naik Tapi Harga Gabah Jalan di Tempat, Begini Curhat Petani Garut
“Begini tadi Pak Menteri Dalam Negeri sudah memberikan arahan kami ini kan ada rapat koordinasi inflasi yang dilakukan setiap hari Senin. Nanti ke depan akan ada rakor khusus dengan kepala daerah yang nanti juga akan fokus kepada hal-hal yang seperti ini agar kepala daerah ini bisa memahami tugas pokoknya,” ujar Bima Arya kepada wartawan, Selasa 8 April 2025, seperti dikutip dari disway (Grup Radar Garut).
Menurutnya, penting bagi para bupati, wali kota, dan pejabat daerah lainnya untuk tidak sekadar menjabat, tetapi benar-benar memahami kebijakan pusat serta menjalankan fungsinya secara penuh dan profesional.
“Jadi paham tentang program pusat dan bisa menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Kemendagri akan menggelar rapat koordinasi rutin minimal sebulan sekali, yang langsung dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Forum ini akan menjadi ruang bimbingan sekaligus pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya juga secara pribadi menyampaikan wejangan kepada Lucky Hakim. Ia mengatakan bahwa menjadi kepala daerah bukanlah pekerjaan yang ringan, apalagi kalau hanya dianggap sebagai peran sambilan.
“Mungkin banyak hal-hal yang tidak terbayangkan oleh orang-orang yang baru menjadi kepala daerah, tidak terbayangkan bahwa bekerjanya akan penuh waktu bukan paruh waktu, tidak terbayangkan bahwa lebih banyak pengorbanannya daripada ada yang diterima, tidak terbayangkan juga misalnya hampir tidak ada ruang untuk berlibur,” ujar Bima Arya.