Dengan jaringan irigasi yang memadai, produktivitas pertanian bisa jauh meningkat. Sebaliknya, irigasi yang rusak atau tak optimal dapat memicu gagal panen dan merugikan petani.
Alih Fungsi Lahan Kian Masif, Tata Ruang Jadi Penghalang
Dedi juga menyinggung persoalan serius yang tengah melanda banyak wilayah Jawa Barat: alih fungsi lahan pertanian ke peruntukan non-pertanian. Meski ia telah mengeluarkan Peraturan Gubernur yang melarang hal tersebut, realitanya masih banyak lahan sawah yang berubah menjadi kawasan industri atau permukiman.
“Kalau di tempat lain ada ekstensifikasi kemudian di Jawa Barat justru di setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur beberapa waktu lalu, melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun terutama untuk kepentingan pertanian, terutama di daerah bekasi sudah hampir habis,” katanya.
Baca Juga:Prabowo: Tanpa Pangan, Tidak Ada Negara, Tidak Ada NKRIGarut Diterpa Sejumlah Bencana Alam, Namun Jalur Mudik Aman Terkendali
Ironisnya, akar persoalan terletak pada tata ruang yang belum direvisi. Sistem perizinan berbasis OSS (Online Single Submission) membuat pemerintah daerah tidak punya kuasa penuh menolak permohonan pembangunan jika dalam tata ruang lama lahan itu memang diperbolehkan dibangun.
” Tapi masih ada problem, karena tata ruang masih pakai yang lama Jawa Barat, sedangkan perubahan tata ruang perlu waktu 5 tahun. Sistem izinnya kan pakai OSS, jadi ketika orang mengajukan izin sawah kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar dari pusat. nah ini harus diantisipasi,” ujarnya.
Minta Asuransi Kesehatan untuk Petani
Terakhir, Dedi menyampaikan permintaan yang menyentuh sisi kemanusiaan: perlindungan kesehatan untuk petani. Ia menyoroti fakta bahwa banyak petani tidak terlindungi oleh BPJS Kesehatan karena kendala pembayaran iuran, terutama bagi peserta mandiri.
” Mohon perhatian para petani peningkatan asuransi kesehatannya karena banyak diantara petani giliran sakit tidak tercover BPJS, atau BPJS mandirinya tidak terbayar,” ujarnya.